Published On: Thu, Jun 27th, 2019

Kinerja KPU Bolaang Mongondow Utara Dipersoalkan

Share This
Tags

KPK | Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bolaang mongondow Utara (Bolmut) Propinsi Sulawesi Utara di persoalkan pasalnya Pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bolaang mongondow Utara ini diduga Meloloskan Salah Satu calon Anggota Legislatif Dari Partai Golkar Atas Nama Ardiansyah Septian Pakaya Yang Umur Nya belum Mencapai Usia yang di tentukan oleh Peraturan perundang- Undangan,

Pada saat Penetapan DCT oleh KPU bolmut tertanggal 20 September 2018, No 53/PL.01.4-kpt/7108/KPU/Kab/9/2018 Adriansyah Caleg Dari dapil 3 yang meliputi Kecamatan sangkup dan Bintauna ini masih Berusia 20 tahun

Hal ini disinyalir Bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1a dan PKPU no 20 Tahun 2018 pasal 7 Ayat 1a,Tentang batas Usia Calon Legislatif telah berumur 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara pada Rabu ( 26/06-2019) melakukan sidang pendahuluan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow Utara dengan register surat 474/Bawaslu Prov.SA/SET/PM.06.01/06/2019 menindak lanjuti temuan Bawaslu Bolaang Mongondow Utara dengan register surat 02/TM/ADM/BWSL.Provinsi-Sulawesi-Utara/VI/2019

Hal ini pun Mendapat perhatian dari berbagai pihak, salah satu nya datang dari Rogen.K Aktivis Pemantau Pemilu Sulawesi Utara,

Rogen saat di Mintai tanggapannya Menyebutkan “Apabila Informasi dugaan Pelanggaran ini terbukti,maka Hal ini akan menjadi preseden Buruk bagi Penyelenggaraan Pemilihan khususnya bagi KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Rogen Menambahkan Bahwa dirinya sebagai pengiat Pemilu Meminta pihak BAWASLU Sulawesi Utara Untuk Serius dalam penanganan masalah ini dan Menindak Tegas Oknum – Oknum yang diduga secara Sengaja meloloskan oknum caleg tersebut,Hal ini Seharusnya Tidak Harus terjadi karena jika terbukti otomatis Mencederai Asas pemilu jujur dan Adil Oleh sebab itu Netralitas KPU layak di Pertanyakan,” Lanjutnya.

Rogen Pun menegaskan Bahwa proses ini akan di kawal sampai ada putusan Yang benar – Benar Adil sesuai dengan perundang- Undangan yang berlaku,

Jika memang Benar – Benar terbukti Apalagi sampai ada dugaan “Kongkalikong” dari KPU bolmut ataupun KPU Sulut nantinya, kami harap bisa menjadi rekomendasi BAWASLU untuk di bawah ke DKPP, bahkan sesuai aturan ada pasal pidana yang jelas tertera dalam uu pemilu no.7 tahun 2017 pasal 488, pasal 520 , pasal 543, Pasal 544 dan pasal 554 Hal ini juga bertujuan Untuk menjadikan pelaksanaan Pemilu lebih baik lagi kedepan,

Apalagi kedepan tepatnya tahun 2020 nantinya ada penyelenggaraan pemilukada Serentak terlebih khusus Untuk provinsi sulawesi Utara,” Tutupnya.

Sementara Itu saat di konfirmasi via WhatsApp, salah satu Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon membenarkan bahwa kasus ini sementara Berproses di BAWASLU provinsi sulawesi Utara.

“Iya Sementara proses di Bawaslu Sulut,” jawabnya Singkat. (F.D.Kandou)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi