Published On: Tue, Jun 25th, 2019

Program Prona Gratis Diduga Jadi Ajang Pungli Oknum KKM Rejosari

Share This
Tags

KPK | Tulang Bawang, Lampung – Masyarakat kampung rejo sari ,kecamatan penawar tama,kabupaten Tulang Bawang provensi Lampung. keluhkan terkait dugaan maraknya pungutan liar (Pungli) oleh oknum aparat kampung ,dalam program pengurusan sertifikat tanah gratis di kampung rejo sari Kecamatan penawar tama Kabupetan tulang Bawang provensi Lampung.

Kampung rejo sari merupakan salah satu kampung penerima Program Proyek Nasional Agraria (Prona), Ini merupakan program pemerintah pusat untuk menerbitkan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat.

Hal itu disambut baik warga setempat, mereka mengira pembuatan sertifikat itu akan dipermudah serta tanpa biaya. Namun faktanya tidak demikian.

Salah satu warga kampung rejo sari yang enggan di sebutkan namanya yang ikut dalam program Prona tersebut mengaku dimintai biaya oleh oknum aparat kampung, dalam pembuatan sertifikat tanah. Menurutnya, pada panitia pengurusan Prona, warga dipotok harga oleh oknum perangkat kampung.

“Besaran biaya yang dimintai variatif, Rp. 500.000 per buku bah kan lebih dari itu. pembayaran sertifikat yang kami berikan, tidak mendapatkan kwitansi ( bukti pembayaran ),” ujarnya.

Untuk dp kami sudah setor rp 200 ribu rupiah dan sisa nya setelah seterfikat nya jadi . Sementara di kampung rejo sari pembuatan seterfikat prona sebanyak 260 buku,”pungkas warga kepada awak media .

Disebutkannya, kendati sudah melakukan pembayaran, hingga saat ini, proses prona tersebut masih dalam masa proses,belum tau persis kapan sertifikat tersebut selesai.

menanggapi pungutan yang dilakukan oknum apratur kampung Kepala kampung rejo sari,NAS enggan komentar,saat di hubungin via whatsapp.

penarikan dana tersebut di bayar secara berangsur yang di duga di kordinir oleh Rt masing-masing,maupun ketua pokmas nya. sisanya yang akan di lunasi setelah sertifikat jadi dan saya terima” tuturnya.

“Sementara itu NAS ,kepala kampung rejo sari , saat di konfirmasi terkait pungutan pembuatan sertifikat prona pun ,engan memberikan keterangan,kalau belum bertatap muka, seolah-olah menutup nutupi kepada awak media.

“Pungutan yang terjadi di kampung rejo sari tidak mengacu pada peraturan Menteri Agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan Nasional ( BPN ) No 4 Tahun 2015 tentang progran Nasional Agraria, yang diatur dalam KEPMENDAGRI No 189 tahun 1991 tentang Prona cuma hanya dikenakan biaya administrasi saja.

“Sementara itu kepala bagian tata pemerintahan kabupaten Tulang Bawang ” saat di konfirmasi mengatakan, terkait peraturan pembuatan sertifikat prona, “kami dari bagian tata pemerintahan kabupaten Tulang Bawang hanya menjalankan dan mengajukan berapa jumlah yang akan di bikinkan sertifikat prona.

“Kalau masalah mekanisme adminitrasi, hanya di bebankan per sertipikat 250 ribu, sesuai dengan peraturan 3 Mentri yang sudah di tetepkan oleh BPN.

“Apabila ada oknum yang menarik dana pembuatan sertifikat melebihi batas yang di tentukan atau pungli, segera laporkan ke BPN agar segera di Proses.Tutup nya(tim)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi