Published On: Thu, May 23rd, 2019

WGAB & BARAPEN: Polda Papua Segera Periksa Udin & Ady Manopo

Share This
Tags
KPK | Jayapura, Papua – Ketua LSM Wadah Gerakan Anak Bangsa alias WGAB Yerry Basri Mak dan Edison Suebu, SH meminta Polda Papua tidak lamban dalam melidik dan menyidik kasus Udin – Direktur PT. Losari Indah Baliem.
Tidak hanya Udin dengan kasus dugaan Penunjukan Langsung Proyek Pematangan Lahan di kabupaten Mamberamo Tengah pada 2013 – 2014 silam, menyusul dugaan “SUAP” kepada oknum wartawan salah satu media online ( MP ) yang ikut dilaporkan kedua pimpinan LSM.
“Kami dari WGAB dengan tegas minta supaya Polda Papua tidak lamban dalam mengusut kasus dugaan Proyek Pematangan Lahan PT. LIB milik pak Udin.
Itu jelas-jelas proyek penunjukan langsung, alias pelaksanaan pekerjaan mendahului pembahasan dan penetapan APBD.
Kami rasa kalau si Udin mengelak dengan berkata dia hanya diminta bantuannya oleh Bupati Mamteng, tidak logis dan lucu.
Kenapa?. Ya kalau begitu jangan dia kejar tagihannya ke Pemda Mamteng atau ke Bupatinya dong. Iya kan?. Dia sifatnya hanya membantu secara pribadi.
Ini proyek milyaran bro. Jadi tidak ada cerita kalau bukan penunjukan langsung. Ini beda dengan kerja lahan keluarga atau tetangga. Ini lahan pemerintah. Tolong dipahami.
Jadi dari kami WGAB, saya selaku ketua minta Polda Papua harus menseriusi kasus dugaan proyek PL ini, dan secepatnya bawa ke meja hijau Tipikor untuk disidangkan!. Oknum-oknum siapa saja yang sudah terlibat, baik di PU setempat dan siapa pun oknum pejabatnya harus diberi efek jera.” Seru Yerry tegas.
Seirama dengan ketua LSM WGAB, Edy pun dengan tegas meminta adanya keseriusan serta transparansi Polda Papua untuk membongkar dan melidik serta menyidik dugaan kasus proyek PL tersebut.
Dia berharap proyek pematangan lahan yang ditangani Udin dan perusahaannya bisa segera diusut tuntas, agar ada efek jera kepada oknum-oknum yang tidak menghargai dan menghormati perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa, begitupu pun tentang Perpres 84 tahun 2012 itu sendiri.
“Berita tentang kasus dugaan Proyek Penunjukan Langsung Pematangan Lahan di kabupaten Mamberamo Tengah ini sudah beberapa kali kami gaungkan, tapi apakah sudah direspon penegak hukum atau tidak, kami belum mengetahuinya.
Kami pasti akan melayangkan surat tertulis kepada institusi Penegak Hukum untuk segera bertindak lakukan lidik dan sidik atas kasus dugaan proyek PL ini.
Kasus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pak Udin ini jangan dia merasa diri besar dan benar dan sama sekali tidak merasa bersalah dengan proyek PL itu.
Siapa pun dia, jika itu proyek pemerintah atau dari negara yang sumber anggarannya bukan milik pribadi tapi negara, atau pemerintah atau rakyat, wajib menghargai dan menghormati serta mengikuti segala tuntutan dan petunjuk yang ada dalam regulasi Pengadaan Barang/Jasa dan juga Perpres 84 Tahun 2012, yang mengatur jelas tentang 500 juta di Pantai dan 1 Milyar di Gunung.
Seperti kata ketua LSM WGAB, kalau memang si Udin ini hanya membantu pak Bupati Mamteng saja, kenapa dia masih menuntut dan mengharapkan tagihannya bisa dibayar?. Sama saja aneh.
Seharusnya dia tidak menuntut sama sekali kan?. Jadi saya sebagai pimpinan LSM BARAPEN sangat mendesak Polda Papua, tolonglah selidiki kasus ini menjadi terang benderang dan bawa ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan!.” Pinta Suebu.
Sementara itu, ketua LSM WGAB turut meminta Polda Papua memeriksa oknum wartawan metropol.com bernama Ady Manopo.
Ady disebutkan Yerry, diduga dirinya telah menerima suap sebesar kurang lebih 200 juta oleh oknum Udin. Tujuannya, yakni demi merahasiakan kasus dugaan pemalsuan Kwitansi Pembayaran, yang dilakukan oknum manejernya bersama salah seorang oknum di Dinas PU Mamberamo Tengah saat itu.
“Kami dari WGAB minta Polda Papua juga memeriksa oknum wartawan bernama Ady Manopo. Kami sangat menduga oknum awak media online ini telah menerima suap berupa uang yang dikasih beberapa kali sebesar 200 juta, yang diterima dari pak Udin.
Jika benar-benar terbukti ada transaksi uang antar bank karena kami mendengar uang tersebut diberikan via transfer bank, oknum kulih tinta yang bersangkutan harus segera diberi sanksi hukum yang tegas.
Ini kan sama saja pidana, karena dia melindungi sebuah kasus kejahatan Ordinary Crime yang sedang dibasmi oleh negara. Kalau oknum awak media itu profesional dan benar-benar independen, dia harus menulis dan mengungkap kasus itu lalu mendorongnya ke Polda atau Kejati Papua atau ke KPK, untuk dilidik dan disidik.
Jadi sekali lagi Polda Papua kami minta tolong seriusi kasus PT. LIB itu. Direkturnya dan juga oknum wartawan Ady Manopo harus diperiksa biar transparan dan jelas kepada kami LSM dan juga publik Papua.” Ungkap Yerry disungguhkan ketua LSM BARAPEN kepada crew media KPK. { •Nando/Jeffry~Kaperwil• }

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi