Published On: Thu, May 23rd, 2019

BARAPEN: Kontraktor, PPK & Kasatker Wilayah 1 Jayapura Tak Hargai Transparansi Publik

Share This
Tags
KPK | Jayapura, Papua – Pernyataan itu disampaikan ketua LSM resmi Barisan Rakyat Peduli Nusantara alias BARAPEN Provinsi Papua kemarin ( 20/05 ), ketika bersama wartawan media KPK memantau dari dekat proyek pembangunan jalan longsor menuju kampung Abe Pantai.
Pimpinan LSM yang memiliki nomor SKT ( Surat Keterangan Terdaftar ) di Badan Kesatuan Bangsa & Politik Provinsi Papua: 00-32-00/0042/IX/2014 menambahkan, keterangan yang disampaikan staf pelaksana di lapangan ternyata jauh berbeda terkait nama Kontraktor Pelaksana itu sendiri.
Begitu pun soal Papan Informasi Proyek dalam menjunjung tinggi dan mendukung era keterbukaan atau Transparansi Publik, di lokasi proyek pembangunan pengamanan jalan longsor tersebut sama sekali tidak ada Plang Informasi Proyek yang lebih akurat, detail, dan spesifik yang menerangkan tentang pkegiatan proyek fisik itu.
” Ini perusahaan yang kami dengar hampir sering jadi rekanan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional XVIII Papua, dan juga menjadi rekanan Satker Wilayah I Jayapura.
Kalau bilang PT. Agung Mulia yang pimpinannya sendiri berinisial ‘M’ seperti disampaikan pak Ari, dalam menjunjung tinggi dan ikut mendukung Transparansi Publik untuk NKRI kita, Papan Informasi Proyek yang spesifik untuk menerangkan status dan identitas proyek pembangunan talud pengamanan jalan longsor tersebut,  harus pula dibuat serta dipancang berdiri di lokasi itu. Iya kan?.
Harus dicatat baik!. Ini sumbernya bukan uang pribadi. Ini murni uang negara, uang pemerintah dan uang rakyat yang harus semua pihak kawal dan pantau bersama. Ya walaupun nanti ada uang pribadi kontraktor yang keluar misalnya, tapi yang namanya proyek pemerintah yang ada dokumen kontraknya, tetap saja sumber uangnya dari negara atau pemerintah.
Konsekwensinya demikian kalau mau jadi penyedia besar. Harus punya modal sendiri dan kuat modalnya. Kebanyakan kontraktor kita kalah di modal dan peralatan. Hal ini menjadi penyebab tak bisa berkembang sebagian besar pengusaha konstruksi kita ( kontraktor, red ). Ada modal sendiri kan kerja dulu baru realisasi tagihan menutupi hutang kita belakangan.
Dalam rangka pelayanan publik yang baik, juga dalam rangka menciptakan Good dan Clean Governance, proyek-proyek apapun di lapangan yang sumbernya murni turun dan keluar dari Negara, Pemerintah dan dari Rakyat, kami masyarakat, LSM dan Media harus turut mengawalnya ketat. Dan undang-undang menjamin itu.
Tolong dicamkan baik.” Geram ketua LSM menyusul tak direspon niat baiknya untuk meminta dan memperoleh keterangan konfirmasi Kasatker Saut P. Munte, ST dan Wakil Direktur PT. Agung Mulia Group bernama Andy via seluler, bahkan PPK melalui penyampaiannya kepada Kasatker yang bersangkutan, kemarin ( 20/05 ).
“Terkait jalan longsor tersebut yang pernah waktu longsor dan rusak pertama kali saya komentari di media nasional kabar daerah, begitu beritanya rillis, eh dua tiga hari kemudian ada material yang didrop ke lokasi longsoran itu.
Apakah karena memang sudah ada dokumen kontraknya, yakni untuk paket long segmen seperti dikatakan pak Ari, atau Paket Preservasi Jalan Abepura-Arso-Waris-Yetti yang di dalamnya termasuk proyek longsoran itu sehingga materialnya sudah  diturunkan ke lokasi untuk secepatnya dikerjakan?.
Atau kontraktor hanya diminta bantu karena ada sorotan berita terkait jalan yang dikhawatirkan akan mengakibatkan lakalantas?. Perlu ada keterangan yang jelas dan akurat dari Satker dan secara teknis dari PPK yang bersangkutan. Termasuk kenapa Papan Informasi Proyek yang secara spesifik untuk pengamanan jalan longsor itu tak diarahkan PPK untuk dibuat dan dipasang?.
Kalau secara menyeluruh untuk item-item pekerjaan yang dikerjakan panjang, sampai di Keerom itu saja yang punya satu Papan Informasi Proyek, pertanyaannya; kalau begitu per item pekerjaan Nilai Pagu Proyeknya sendiri berapa?. Harus transparan kepada publik karena ini bukan uang pribadi anda!.
Sekali lagi ini proyek pemerintah yang harus transparan pengelolaan anggarannya. Ini bukan proyek pribadi yang sumber keuangannya dari kantong pribadi, jadi kita salah kalau mau cari tahu.
Ingat!, ada PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat, ada UU Ormas Nomor 16 Tahun 2017 yang juga punya fungsi kontrol, ada UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, juga ada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ada lagi UU Pers yang sudah saya pelajari, untuk peran wartawan atau media.
Pada Bab II Pasal 3 ayat 1 juga disebut jelas di sana, bahwa Pers Nasional memiliki Fungsi Kontrol. Jadi tolong Kasatker dan PPK dan juga Big Bossnya berinisial ‘M’ harus bisa intens bicara di media, tentang realisasi kegiatannya.
Saya tekan sekali lagi, tolong dicatat! : ini uang negara dan pemerintah bukan uang pribadi. Dan ini bukan proyek rahasia yang membahayakan negara supaya harus disembunyikan Nilai Pagu Proyeknya!.” Tegas Edy kepada media ini menambahkan sorotan tajamnya.
Keterangan yang diberikan salah seorang staf bernama Ari Yanto ( Ari, nama sapaan ), menjelaskan bahwa identitas nama Kontraktor Pelaksana adalah PT. Agung Mulia Group. Anehnya, ketika esoknya ( siang tadi ) baru dikirim foto Papan Informasi Proyek tersebut via Whatsapp dengan nama perusahaan pelaksana yang berbeda.
Staf pelaksana lapangan yang welcome saja walaupun baru pertama kali bertatap muka dan ramah dengan awak media dan aktifis LSM BARAPEN ini, dalam keterangannya juga menyampaikan kalau Papan Informasi Proyek itu sudah dipasang, namun hanya dipancang berdiri di lokasi Base Camp atau Direksi Kit Perusahaan. Lokasinya di depan jalan masuk ke perumahan warga di kampung Nafri. Tentang keberadaan Papan Informasi Proyek ini juga sudah difoto awak media KPK siang tadi.
“Kontraktor Pelaksana proyek ini PT. Agung Mulia Group. Direkturnya itu ibu ‘M’. Tapi kalau Papan Proyek, sudah ada tapi untuk keseluruhan pekerjaan. Ini paket kegiatan Long Segmen, dan sudah ada memang Papan Proyeknya. Cuma tidak dipasang di sini karena Direksi Kit kami juga sudah mau pindah lokasi soalnya.
Bisa minta konfirmasi ke wakil perusahaan, atau ke wakilnya ibu ‘M’. Yaitu ke pak Andy saja. Saya di sini juga hanya mengganti teman saya yang pelaksana di sini. Saya sebenarnya hanya pelaksana buat kegiatan pemasangan Bronjong di sebelah sana.” Ujar Ary meyakinkan.
Untuk diketahui, pasca pantauan awak pers KPK dan LSM di lokasi proyek, keesokan harinya ( pagi tadi sekitar pukul 10:05 & siang, 13:11 Wit ) pelaksana yang bersangkutan akhirnya mengirim Papan Informasi Proyek seperti yang dijelaskan. Sontak LSM dan juga media kaget dengan nama kontraktor pelaksana yang diperlihatkan dalam foto yang dikirim.
Dalam Papan Informasi Proyek yang dikirim via Wa oleh staf pelaksana lapangan, foto yang dikirim Ari Yanto dan yang difoto di pinggiran jalan memasuki kampung Nafri memang sama. Tertera jelas bertuliskan PT. Anugerah Porth Numbay & PT. Kartika Utama Sejati ( JO ).
Herannya, nama Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sama sekali tak ikut dicantumkan dalam Papan Informasi Proyek tersebut entah apa alasannya?. Nomor kontrak sendiri; HK 02.01/
AAWY/PPK.1.1/01.
Tanggal kontrak sendiri 30 Januari 2019 ( jelas sudah ada sebelum jalan turunan Abe Pantai itu longsor ). Apakah berarti terjadi penambahan volume dari Long Segmen itu?, juga belum ada penjelasan konfirmasi yang benar-benar akurat dan transparan kepada wartawan dan LSM.
Begitupun tentang Nilai Pagu Proyek sama sekali tidak dicantumkan dalam Papan Informasi Proyek tersebut. Menindak-lanjuti hal itu, wartawan juga sudah berupaya meminta konfirmasi melalui ponsel ke Kepala Satuan Kerja / Kasatker yang bersangkutan di nomor Wa-nya. Begitu pun ke wakil perusahaan, Andy sendiri.
Apa respon pejabat publik di Satker Wilayah I Jayapura dan apa juga respon dari wakil perusahaan yang memenangkan tender sebagai kontraktor pelaksana, upaya konfirmasi yang disampaikan awak media pun seakan tak digubris sama sekali.
Meskipun ada 1 panggilan tak terjawab dari Andy wakil perusahaan di Whatsapp, tapi menjawab pertanyaan wartawan yang diberikan bahkan memberi janji pun sama sekali tidak ada. Sedangkan untuk Kasatker Saut P. Munte sendiri, sampai berita ini dipublis pun sama sekali tak ada janji jumpa pers, atau konfirmasi singkat meskipun secara tertulis yang diberikan. { •Nando/Jeffry• }

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi