Published On: Wed, May 15th, 2019

LSM Laki Lampura Bicara Dugaan Gagalnya Kadis PMD Mengemban Tugas

Share This
Tags

KPK | Alian arsil, Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Indonesia, angkat bicara dalam persoalan dugaan carut marut nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selama beberapa tahun belakangan ini, dari berbagai polemik yang ada disebagian desa yang mana dinas setempat diangap kurang tangap dalam menerima pengaduan/keluhan perangkat serta kaur desa yang tidak dipungsikan kamis (16/05/2019).

Menurut saya, apa yang dikatakan oleh Sekretaris Komisi 1 DPRD Lampung Utara (Lampura) itu sudah benar, bahkan bukan hanya gagal produk, bisa dikatakan 50% gagal total. “cara kita menyikapi dari pada persoalan-persoalan dari tahun ke tahun di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
itu tidak ada pembenahan dalam arti katanya banyak dari tahun-ketahun temuan-temuan yang terjadi dan kepincangan-kepincangan daripada pekerjaan-pekerjaan dilapangan itu yang semestinya mereka lebih paham,” lebih menguasai akan tetapi mereka ceroboh baik dari DPMD ataupun inspektorat, ataupun pihak pihak kecamatan kenapa saya katakan demikian,?

Karena banyak sekali Oknum Kepala Desa yang menyalahgunakan kewenangan, yang tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik tetapi bisa cair begitu saja tanpa istilahnya mereka paham betul bahwa betul-betul sudah dilaksanakan, beber nya.

“Atau di lapangan bagaimana mungkin proyek di lapangan tidak dilaksanakan 100% tetapi dalam pengajuan sudah 100% bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa semua pekerjaan itu sudah selesai semua!

Banyak lagi perangakat desa yang tidak dipungsikan seperti LPM, kaur-kaur desa bahkan ada diantara nya bendahara hanya sebagai tameng saja, seharus nya hal semacam ini tidak bisa disepelekan karna ini laah tugas serta pungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) itu salah satu kegunaan anggaran yang sudah dikucurkan oleh Pemda sebesar lima miliar lebih pada tahun 2019.

“Salah satu bukti kecil saja, ada diantaranya desa pernah saya laporkan ke pihak Kejaksaan itu sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak Kejaksaan,” dikarnakan pekerjaan tidak dilaksanakan di tahun itu, dalam hal ini saya meminta kepada DPMD Lampung Utara, agar tidak lagi meloloskan SPJ fiktif, jelas nya.

Sekali lagi DPMD pula jangan membuat SPJ piktip, dalam arti kata apa yang terjadi dilapangan dan dinas PMD itulah yang mereka perbuat itu yang mereka laporkan, ‘jangan mar up’. “mereka itulah yang mengeluarkan SPJ dan LPJ itu dibuat sedemikian rupa sedangkan di lapangan tidak seperti itu tidak sesuai fakta-fakta sama sekali, masih banyak penyimpangan, tetapi mereka seakan-akan mereka tidak tahu pekerjaan itu.

“Seharus nya, tidak bisa diterima sebelum mereka sendiri turun ke lapangan yang disaksikan oleh tim daripada kecamatan, inspektorat baru proses pencairan keuangan bisa dilaksanakan,

masih kata Alian, akan tetapi sekarang banyak yang terjadi bila tidak ada pekerjaan fisik sesuai dengan yang diajukan tetapi SPJ mereka sudah baik, sudah bagus, jadi begitu saja sehingga banyak sekali permasalahan-permasalahan dari tahun 2016-2017 bermasalah sampai saat ini tidak ada tidak lanjut dari inspektorat serta kejaksaan saya berharap ke depan pemerintahan desa, khususnya yang terlibat di dalamnya agar bisa memantau seluruh desa – desa seluruh instansi yang terkait dengan tp4d agar mereka turun ke lapangan agar besok atau lusa terjadi masalah mereka bisa dari sedini mungkin. jangan menunggu dia bermasalah dulu baru ditegur baru mau dipanggil oleh pihak kejaksaan jadi saya rasa itu.

tambah nya, jika menurut saya anggaran yang memang sudah dikucurkan didinas DPMD itu sebenar nya jika mereka bisa melaksanakan dengan baik sebetulnya bisa tepat sasaran peruntukan nya itu harapan kita. “akan tetapi jika mereka tidak fungsikan dana itu ke mana keperuntukan nya tidak jelas akan menjadi bom waktu bagi penangung jawab anggaran di Dinas D
PMD, tutup Alian.

Sampai berita ini ditayangkan kepla dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) belum dapat dikonfirmasi baik dikantor nya atau melalui HP 081273441xx.(Rama)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi