Published On: Wed, May 15th, 2019

Ketua Panwascam Huamual Masuk Angin, Banyak Suara Caleg Bergeser

Share This
Tags

Koranpemberitaankorupsi.com | Huamual, SBB, Maluku – Dalam perhitungan surat suara di pleno PPK tingkat Kecamatan bukannya ketua Panwas sebagai pengawas yang mengawasi jalannya proses perhitungan suara namun yang terjadi di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat Panwas turun lapangan sebagai pekerja menghitung surat suara menggantikan PPK.

Ternyata setelah di ketahui saat pleno PPK Kabupaten pada KPU ternyata terungkap peran Ketua Panwas memainkan peran sebagai aktor menggeser suara – suara caleg lain ke indikasi pada keluarganya sendiri yang juga caleg.

Hal tersebut terungkap oleh saksi parpol saat bersaksi di PPK Kabupaten di KPU dengan mempertunjukan alat bukti vidio rekaman cara kerja ketua Panwas Huamual sedang membaca surat suara.

Termasuk surat suara tidak sah pun di halalkan oleh Ketua Panwas Huamual menjadikannya sah karena harus menghitung tambah suara.

Pihak keamanan yang menjaga ketat proses rekapitulasi saat itu hanya bisa menonton saja tampa bertindak demi menggalkan cara dan sikap perbuatan ketua panwas yang secara jelas sudah melawan Hukum.

Ternyata dalam vidio alat bukti yang di pertontonkan itu bukan saja peran ketua panwas Huamual saja yang berperan sebagai aktor namun juga Ketua PPK Huamual dengan peralat anggota PPK yang lain.

Dalam pengakuan liwat permintaan maaf oleh salah satu anggota PPK Huamual secara pribadi atas kecurangan yang terjadi kepada beberapa saksi parpol dirinya mengiayakan bahwa sama sekali saat terjadi dirinya tidak tahu bahwa itu adalah sebuah pelanggaran yang sedang di skenariokan oleh oknom politik yang juga caleg.

Pelanggaran yang sudah terstruktur secara sistimmatif oleh ketua panwas yang secara jelas berperan sebagai aktor bagaikan sebuah serial drama korea.

Pleno KPU pun menjadi terhambat dengan waktu yang sudah terlewati ketentuan Hukum akibat perdebatan para saksi parpol yang menuntut baik KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas untuk membuka 1 (satu) tingkat turun ke bawah untuk memastikan secara fisik sejumlah pelanggaran – pelangggaran yang nyata sedang terjadi pada PPK Huamual.

Bawaslu Kabupaten tidak berani mengambil keputusan dalam hal ini sehingga waktu terurung sampai mendengar hasil konfirmasi dan kordinasi Bawaslu Kabupaten SBB dengan Bawaslu Propinsi Maluku terkait sejumlah pelanggaran nyata yang terstruktur yang di vidiokan.

Waktu scorsing KPU untuk menunggu hasil konfirmasi Bawaslu Kabupaten SBB dengan Bawaslu Propinsi selama 11 (sebelas) jam mulai dari subuh Rabu 15/5/2019 pukul 4 : 00 Wit sampai pada pukul 14 : 00 Wit.

Hal ini menghambat KPU dalan pelaksanaan pleno tingkat PPK Kabupaten seram bagian barat dalam proses rekapitulasi.

Hal tersebut di nyatakan oleh salah satu saksi dari parpol Berkarya menyatakan bahwa sementara PPK hanyalah salah prosedor kita belum giring ke unsur pidana. (Veja)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi