Published On: Mon, May 13th, 2019

Bawaslu Kabupaten SBB Tegas Terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Share This
Tags

Koranpemberitaankorupsi.com | Piru, SBB, Maluku – Komisi Hukum dan Penindakan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Oktovianus Teossarana menjelaskan.

Saat di konfirmasi media ini minggu 12/5/2019 Teossarana menjelaskan bahwa setiap tahapan pleno PPK tingkat KPU seharusnya KPU bertanggung jwb atas kinerja PPK, dan hasil kerja PPK, yang harus di pertanyakan ialah bahwa apa yang di kerjakan PPK dan hasil kerjanya dalam pertanggung jawabannya.

Teossarana menjelaskan sebagai komisi Hukum Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu dirinya merasa heran terhadap sikap KPU bahwa kenapa setiap pertanyaan yang di tanyakan oleh para saksi – saksi Parpol dan bahkan yang di tanyakan oleh Bawaslu terkait dugaan pergeseran angka – angka yang siknifikan indikasi kecurangan dan manipulasi dalam sertifikasi berita acara yang di dapati ada dua fersi itu lalu di jawab oleh Ketua KPU bukannya di jawab oleh PPK.

Hal ini mengakibatkan sedikit ketidak puasan dari pihak Bawaslu, di tambahkan pula bahwa ” kan saat pleno di PPK saat itu Ketua KPU tidak berada di tempat pleno PPK Kecamatan, kenapa setiap pertanyaan yang di tujukan pada PPK malah Ketua KPU yang menjawab.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan Rakyat yang di laksanakan secara lansung,umum, bebas dan rahasia serta adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut penjelasan Teossarana bahwa jangan karena di kejar dengan waktu sehingga segala dugaan – dugaan pelanggaran sengketa pemilu indikasi kejahatan yang di lakukan oleh oknom – oknom yang punya kepentingan lalu di abaikan saja, padahal kita sedang di awasi oleh Rakyat sebagai warga Negara dan Bawaslu dalam tugas pengawasan.

Dalam sisi lain di tambahkan pula oleh Ketua Bawaslu Kabupaten SBB Hijra Tankota.S.IP dalam pernyataan sikapnya bahwa terkait dua acara yang berbeda yang telah di sampaikan oleh PPK Kecamatan Huamual kepada para saksi Parpol, bahwa hal tersebut harus di jawab secara benar oleh PPK kepada KPU dan semua pihak baik pada semua Saksi Parpol dan Bawaslu.

Sementara terkait dengan rekomendasi yang di keluarkan eh Bawaslu Kabupaten SBB yakni bisa secara tulisan dan bisa lisan bahkan bisa liwat alat komunikasi seperti Henpon dan digital lainnya, sebagai alat bukti Rekomendasi.

Dan semua rekomendasi yang keluar tercatat dalam buku catatan pelanggaran kusus Bawaslu, dan itu tertuang dalam Fom pengawasan yang ada indikasi temuan dugaan pelanggaran.

Hal ini di sampaikan juga oleh Tankota bahwa hal ini juga termuat dalam berita acara D.A dan D.A.1, dan itu sudah di buat dalam Fom pengawasan terhadap PPK Huamual dan PPK Huamual Belakang, dan itu merupakan sebuah temuan dugaan pelanggaran yang akan di tindak lanjuti selanjutnya. (Veja)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi