Published On: Wed, Apr 17th, 2019

Barapen: KPK Segera Lidik & Sidik Proyek Pematangan Lahan di Mamteng

Share This
Tags

KPK | Jayapura, Papua – “Proyek pematangan lahan yang dikerjakan kontraktor Udin sebanyak 19 item di kabupaten Mamberamo Tengah, kami yakini bermasalah.

Kenapa bermasalah?. Karena pertama, kami yakin itu proyek penunjukan langsung. Yang namanya proyek mendahului sebuah pembahasan anggaran dan penetapan di DPRD, itu jelas bermasalah.

Apalagi ini proyek ‘Milyaran’ dan ada beberapa buah atau item di sana. Jelas yang namanya proyek tanpa mekanisme lelang atau tender yang benar, pasti arahnya penunjukan langsung dan jelas itu pelanggaran.”

Demikian pernyataan tegas ketua Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) BARAPEN Provinsi Papua Edison Suebu, SH kepada awak media koran pemberitaan korupsi beberapa hari lalu.

Lelaki yang pernah menjabat anggota DPRD dan mantan ketua FKPPI serta pula mantan ketua Parpol di Provinsi Papua Barat ini mengatakan, dirinya sudah menyiapkan surat laporan pengaduan ke KPK RI perwakilan Papua untuk diajukan.

Edy berharap, kasus dugaan KKN ( Korupsi Kolusi & Nepotisme ) pada proyek Pematangan Lahan yang masih dikejar tagihannya oleh kontraktornya bernama Udin, secepatnya dapat diusut tuntas sampai ke akar-akarnya.

Selanjutnya untuk diketahui, pengusaha paruh baya yang memiliki alamat kantor di depan Cargo – Airport Sentani di jalan Yabaso ini, perusahaannya sendiri bernama PT. Losari Indah Baliem { LIB }.

“Pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi pada tahun 2013 sampai 2014. Pekerjaan ini sendiri memakan rupiah yang tidak sedikit. Jumlahnya milyaran.

Saat itu karena alasan belum ada listrik dan jaringan internet yang dipasang, dan karena permohonan bantuan dari bupati mengingat pada saat itu hanya Udinlah yang katanya memiliki alat berat di Mamteng, terpaksa pria non asli Papua inilah yang melaksanakannya.

Dengan tegas dan mendesak, saya minta KPK Repoblik Indonesia segera datang di Kobakma dan periksa serta selidiki dan menyidik kasus ini.

Setelah surat laporan LSM BARAPEN kami masukan pekan depan, penyidik KPK harus segera naik ke Kobakma dan bongkar proyek penunjukan langsung ini.

Kami sangat menduga ada unsur KKN dalam proyek ini, baik antara oknum kepala daerah, oknum pejabat di Dinas PU dan Pengusaha bernama Udin itu sendiri.

Kami jelas akan kawal kasus ini sampai harus benar-benar tuntas diusut, supaya oknum-oknum pelaku yang melakukan pelanggaran bisa diberi efek jera sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan.” Seru ketua LSM.

Teringat sebelumnya, pada desember 2018 lalu ketika informasi kasus proyek dugaan penunjukan langsung ini mencuat, Udin pengusaha itu sangat terkesan tidak koperatif dalam memberikan konfirmasinya kepada awak media KPK.

Wartawan koran pemberitaan korupsi sendiri saat meminta konfirmasi Udin, dia tak menggubris sedikit pun. keesokan harinya saat hendak dihubungi lagi,  nomor wartawan rupanya sudah diblokir sehingga sulit untuk berkomunikasi dengannya.

Pada februari 2019 lalu, sewatu diajak bersama beberapa rekan wartawan dari media nasional lain dan salah satu LSM yang vokal di Jayapura, di depan Udin di kantornya pengusaha ini justru berkata lain ( ada bukti rekaman ).

“Sebenarnya ini bukan proyek Penunjukan Langsung. Ini jujur saya hanya diminta bantu saja sama pak bupati, karena kesalahan mereka sendiri.

Sebenarnya dimatangkan dulu lahannya baru pembangunan jalan, ini tidak. Pembangunan sudah berjalan dulu baru proses pematangan lahan itu dari belakang.

Jadi sebenarnya saya hanya bantu pemda Mamberamo Tengah saja, karena waktu itu saya sendiri yang kebetulan punya alat berat.” Beber Udin malam itu sembari memohon supaya berita terkait proyeknya ini jangan lagi diekspos.

Alasanya, jika bupati ketahui maka tagihannya takan pernah lagi dibayar pemda setempat. Lucunya kasus ini, Udin dengan PT. LIB-nya yang cape-cape menangani paket pematangan lahan hingga rampung semuanya, justru pembayaran sejumlah tagihannya diberikan ke perusahaan lain, yang di atas kertas memenangkan tender proyek tersebut.

Ketua LSM BARAPEN menutupi pernyataan persnya dengan menyungguhkan keterangannya kepada wartawan. Beber Edy, dia sudah membangun komunikasi dengan beberapa nara sumber terpercayanya di Mamberamo Tenggah, untuk melengkapi dokumen pengajuan laporan dugaan korupsinya ke KPK.

“Saya punya beberapa teman di Kobakma ibu kota Mamteng. Saya sudah meminta bantuan mereka untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan dalam rangka melengkapi laporan kami ke KPK.

Yang jelas minggu depan ini kami dari BARAPEN akan bawa laporan kami dan sekaligus menggelar jumpa pers dengan beberapa media. Proyek itu harus diperiksa dan diselidiki!!!.

Kalau Udin beralasan hanya murni dan tulus membantu bupati secara pribadi tanpa meminta imbalan, lalu kenapa dia ngotot lagi dan berharap pemda dan bupati harus bayar?. Ya cukup saja bupati kembalikan uangnya Udin jika masih ada pinjamannya kan?.” Terang Edy kepada media ini.

{ Nando, Jeffry~Kaperwil/Ano Mahyudi, SH-Pemred }

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi