Published On: Mon, Apr 15th, 2019

BARAPEN Minta Bupati Yahukimo Aktifkan Kembali Sejumlah Kepala Kampung

Share This
Tags

KPK | Jayapura, Papua – Ketua DPW Lembaga Swadaya Masyarakat – BARAPEN Provinsi Papua meminta agar bupati Yahukimo bijaksana dalam keputusannya.

Keputusan yang dimaksud, yaitu terkait pemberhentian para kepala kampung di kabupaten Yahukimo yang sudah diberhentikan paksa oleh bupati Abock Busup.

“Menurut saya bupati harus bijaklah dalam mengeluarkan putusan terhadap bawahannya. Para kepala kampung itu mereka dipilih resmi dan dilantik juga secara resmi.

Saya menduga ada muatan tertentu dan pengaruh politik dalam kasus sejumlah kepala kampung ini. Bagi saya, bupati Yahukimo itu orangnya cerdas dan bijaksana sehingga pasti memahami aturan-aturan yang berlaku di NKRI.

Semoga juga bukan karena sakit hati politik, dan juga bukan karena mendengar masukan oknum-oknum tertentu yang dekat dengan bupati, sehingga tanpa meminta saran dan masukan staf ahli, ataupun Gubernur bahkan Menteri, lalu main copot saja  jabatan kepala kampungnya yang masih aktif dengan SK resmi.” Imbuh Edy.

Ketua LSM mengatakan dirinya tidak ada muatan kepentingan sama sekali dengan sejumlah kepala desa  tersebut. Ketua LSM yang memiliki nama lengkap Edison Suebu, SH ini hanya prihatin dengan nasib kepala kampung yang berujung PTUN.

“Oh saya sama sekali tidak ada kepentingan dengan mereka ( kades/kepala kampung, red ). Saya juga tidak dikasih satu rupiah sama mereka. Lagian mereka itu mau ambil uang di mana?. Sudah dipecat berapa bulan ini hak mereka juga setop kan?.

Tanggal 13 maret lalu kami sempat sama-sama di PTUN Waena. Ada juga tiga orang Kuasa Hukum atau Penasehat Hukum mereka di sana. Kami berharap bapak bupati bisa berbaik hati dan kembali kepada aturan untuk mengaktifkan para kepala kampung itu.

Jika oknum-oknum kepala kampung ini ada kesalahan, ya ditegur secara aturan dengan santun dan berwibawa. Dan jangan yang tak bersalah juga ikut-ikutan diberhentikan dari masa jabatannya yang belum berakhir.” Harap Suebu.

Sementara itu, tiga kuasa hukum yang ditanyai media KPK selepas sidang itu berakhir turut memberikan keterangan masing-masing.

Tomas Pembuain, SH ( PH 1 );
“Kami ini penasehat hukum dari bapak-bapak kepala desa ini. Ini teman saya Demianus Buana, SH dan Josep Elopere, S. Ya terkait dengan gugatan yang kami masukan di PTUN ini, menyangkut dengan hak-hak bapal kepala desa mereka, yang masa berlakunya sampai 2021.

Tapi kenyataannya, apa yang mereka dapatkan tidak seperti itu, sesuai SK. Dia mandeg di tengah jalan, padahal kita ketahui bahwa mereka punya hak ini masih berjalan.

Hak-hak mereka itu tidak pernah mereka terima, padahal masih harus sampai 2021. Itu yang kami menuntut di Pengadilan Tata Usaha Negara.” Ungkap Thomas.

Dirinya mengatakan, bupati Yahukimo sudah mengetahui ada SK resmi untuk para kepala desa tersebut, tapi dia malah membuat memo untuk memberhentikan kepala-kepala desa itu ( istilah “Desa” di Papua ; “Kampung”, sedangkan istilah “Kecamatan” di Papua yakni; “Distrik”, red ).

Ya terkait SK lama, bupati malah terbitkan SK Baru lagi dengan nomor SK 75 tahun 2018. SK baru ini jelas bertentangan dengan SK 27 yang lama tahun 2015. Jadi menurut kami itu tidak singkron sama sekali.

Ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa tidak ada SK pemberhentian sama sekali, tapi tiba-tiba dengan memo saja mereka diberhentikan?.

Inilah yang jadi pertanyaan kami untuk klien-klien kami ini. Mereka menuntut itu. Mereka minta keadilan. Kepala desa ini rasa mereka tidak ada kesalahan, tapi kenapa bupati tiba-tiba pecat mereka secara sepihak?.” Terang kuasa hukum Thomas.

Demianus Buana, SH ( PH 2 );
“Jadi masalah pemberhentian kepala desa atas SK baru nomor 75 tahun 2018 itu, memang itu kewenangan bupati, tapi kewenangan bupati itu ada aturan mainnya. Ia tidak boleh membuat satu keputusan menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya SK tahun 2018 nomor 75 ini, dia sudah menyalahi aturan perundang-undangan tentang desa. Mulai dari pemilihan, pengangkatan dan pelantikan. Jadi dia ( bupati ) sudah salah dalam proses pemberhentian itu.

SK baru inilah yang sekarang kami berjuang untuk nasib bapak-bapak kepala desa atau kepala kampung ini di PTUN, dengan harapan SK baru bupati Yahukimo itu nanti dibatalkan. Itu harapan kami kuasa hukum dengan 70 kepala desa.

Kenapa SK baru ini kami katakan tidak sah, karena memang tidak melalui mekanisme pemilihan kepala desa, sampai kepada pelantikan. Ini bupati main tunjuk saja dan angkat sesuka hatinya.” Imbuh Demianus.

Masih senada dengan keterangan kedua penasehat hukum di atas, pengacara yang ketiga sedikit menambahkan isu politik yang diduga menjadi dalih pemberhentian para kepala desa/kampung tersebut.

Josep Elopere, SH ( PH 3 );
“Silahkan mau main politik, tapi jangan jadikan kepala kampung ini korban. Jangan bawa-bawa dendam politik ke ranah pemerintahan.

Undang-undang yang harus mengatur kita, jangan kita sewenang-wenang dan seenaknya saja berbuat sesuka hati kita. Ada aturan yang mengatur. Ini pemerintahan bukan punya diri pribadi, tapi Pemeritah Negara Repoblik Indonesia.

Jadi harus menghormati aturan perundang-undangan yang ada. Kalau memang bawahan kepala desa itu ada buat kesalahan, ya ditegur secara santun dan bermartabat secara tertulis.

Ini SK Pemberhentian tidak pernah ada dibuat, tapi hanya dengan tulisan Memo Bupati saja langsung non aktif semua kepala desa itu bagaimana?!.” Tegas Josep.

Ketua LSM Barapen mengharapkan bupati Yahukimo tidak gegabah karena emosional dalam mengambil kebijakan.

Dirinya khawatir, keteledoran bupati akan menimbulkan rasa tidak simpati lagi dari masyarakat kepadanya, apalagi periode masa bhakti berikutnya ( ke-2 ) masih tersisa.

“Saya berharap bupati Yahukimo Abock Busup tidak gegabah dalam mengambil kebijakan. Saya juga kwatir, jangan sampai sikap bupati ini menimbulkan rasa tidak simpati masyarakat atas dirinya, mengingat masih ada periode kedua lagi untuknya.” Ujar Suebu.

Sementara itu, sejak awal awak KD bersama ketua LSM Barapen memasuki areal kantor PTUN di Waena, datang 3 pemuda yang tak sempat dimintai namanya. Ketiga pemuda itu mengatakan kalau mereka adalah orang-orang dari pihak bupati yang datang juga menyaksikan sidang PTUN.

“Kami tiga ini orang-orang bupati Abock Busup. Kami datang juga untuk mendengar dan saksikan sidang di PTUN ini.

Menurut kami, itu haknya bupati mau berhentikan siapa saja dan mau mengangkat kepala kampung yang baru. Ini Otsus!, ini di tanah Papua sendiri.

Lalu pak Abock itu bupati, itu dia punya hak!.” Bilang ketiganya spontan di hadapan wartawan dan ketua LSM BARAPEN, ketika disuguhkan pertanyaan tentang perkara gugatan sejumlah kepala desa di Yahukimo ke PTUN.

Beberapa kepala kampung yang kebetulan masih bersama-sama ketiga PH mereka, juga memberikan komentarnya.

“Sekarang kami sudah tidak terima hak-hak kami lagi. Kami bingung karena tiba-tiba dikasih berhenti sama pak bupati. Kami mohon ada keadilan bagi nasib kami ini.” Seru para kepala desa itu yang rata-rata pria dengan nada sedih.

{ •Nando, Jeffry~Kaperwil Papua, Ano Mahyudi, SH~Pimred• }.

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi