Published On: Sun, Mar 24th, 2019

Oknum Caleg Dari Dapil Dua Diduga Lakukan Pungli Sertifikat Prona

Share This
Tags

KPK | Tulang Bawang, Lampung – saat kepala kampung Tritunggal jaya di mintai keterangan terkait dengan pembuatan seterfikat prona di kampung nya,iya tidak bisa menjelas kan , karena yang menangani bukan saya ada yang membidangi yaitu ketua panitia nya atau pokmas ,datangi aja kerumah pak rosi .

Pembuatan sertifikat tanah alias seterfikat prona berbiaya murah (gratis) yang dikeluarkan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk mendukung program nasional pemerintahan pusat. Yang selalu digembar gemborkan oleh bapak Presiden RI, ternyata hanya isapan jempol semata dan berbanding terbalik bila dilapangan.

Hal ini terjadi dikampung Tri Tunggal jaya Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang yang ditemukan adanya penyimpangan kesempatan dalam kesempitan yang di laku kan oknum caleg dari dafil duwa dan merangkap sebagai pokmas dalam penarikan pembuatan Sertifikat prona masarakat di bebani berkisar rp 500.000 ada yang rp 800.000 bahkan ada yang sampai berkisar rp 1000.000 Pembuatan Sertifikat tersebut. masarakat membayar, “ungkap rosi, saat di temui di rumah nya (sabtu 23/03/2019) jawab nya saat di pertanyakan oleh ketua LSM korda Tuba, jaringan anti korupsi (JAK) Andi irawan jaya.

Oknum tersebut diduga salah satu calon legislatif (Caleg) dari daerah pemilihan (Dapil) dua kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang

Kegunaan untuk beli matrai biyaya ofrasional, moto kopy berkas ,uwang minyak orang BPN dan lain lain, ” jelas rosi.

Masih nada yang sama, ungkap rosi di kampung Tritunggal jaya ini pembuwatan seterfikat prona hanya 150 buku dan itu sudah di bagi kan orang dari BPN hari rabu, sampai hari kamis dan jumat kemarin selesai, dan yang membagi kan nya orang orang dari BPN langsung ada pak yeyen ada pak dedy dan kawan kawan nya.

Menuru ketua LSM jaringan Anti Korupsi (JAK) perbuatan yang sudah di duga melaku kan pungutan liar alis pungli itu tidak di benar kan, harus segera di tindak tegas ,oleh pihak penegak hukum

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi