Published On: Thu, Mar 14th, 2019

Dugaan Pemalsuan Data, DKPP Segera Proses Komisioner KIP Aceh Timur

Share This
Tags

koranpemberitaankorupsi.com | Aceh Timur – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI segera menggelar sidang Kode etik terhadap Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur atas nama Nurmi S.Ag, pada 19 Maret 2019 mendatang.

Sebelumnya, Nurmi dilaporkan ke DKPP karena diduga telah melakukan pemalsuan identitas diri saat yang bersangkutan mendaftar sebagai calon anggota KIP Aceh Timur.

Sidang DKPP itu sendiri, merupakan tindak lanjut dari laporan Yusri, SE dan drs Arbani dengan pengaduan Nomor: 023/I.P/L-DKPP/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.

Kuasa Hukum Pengadu dari Aceh Legal Consult (ALC), Muslim A Gani, SH dan Hasan Basri,SH, MH, kepada wartawan mengatakan pihaknya telah menerima surat panggilan sidang dari DKPP dengan nomor: 1168/DKPP/SJ/PP.OO/III/2019 tanggal 11 Maret 2019, untuk didengarkan pokok pengaduan.

Dikatakan Muslim A Gani, pokok pengaduan yang nanti akan disampaikan dalam sidang DKPP diantaranya, dalam proses seleksi calon Anggota KIP Aceh Timur, teradu (Nurmi S.Ag) tidak menunjukkan sikap sebagai warga negara yang taat hukum. Seharusnya, Nurmi memberikan informasi dan data yang sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam Qanun Aceh No 6 tahun 2016.

Dalam hal ini Nurmi dianggap telah melakukan pemalsuan identitas menyangkut domisili, ketika mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KIP Aceh Timur.

“Kesalahan data identitas domisili Nurmi, juga diperkuat dengan pengecekan daftar pemilih tetap pada aplikasi KPU RI 2019” ujar Muslim.

Dijelaskan, Nama Nurmi, S.Ag tidak terdaftar dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur. Perilaku Nurmi sangatlah merugikan calon komisioner KIP Aceh Timur lainnya yang memang benar-benar berdomisili di Kabupaten Aceh Timur. Bahkan, Nurmi dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat dan kurang fair dalam proses pencalonannya.

“Teradu (Nurmi) telah melakukan pemalsuan data dan dokumen untuk kepentingan tertentu, Alat bukti kita adalah Kartu Keluarga, KTP yang bersangkutan, hasil pengecekan pada aplikasi KPU RI 2019, serta Qanun No 6 tahun 2016,” ungkap Muslim A Gani.

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi