Published On: Tue, Feb 19th, 2019

Sistem Pengawasan Sekolah SLB di Garut Bobrok, Kemendiknas Diharapkan Turun

Share This
Tags

KPK | Garut, Jawa barat – berawal dari adanya informasi dari dua orangtua siswa belajar SLBM Karangpawitan dan satu orang tua siswa belajar SLB Alfalah jaya serta satu orang peserta didik yg tak berkenan disebutkan namanya, menerangkan bahwa setelah kepala sekolah yang lama (yayah tarsiah) diganti oleh kepala sekolah baru (Bagus kusnadi) dengan bukti terbitnya SK. Nomor: 11/KEP/III.0/2018 tengang pengangkatan kepala SLBM karangpawitan,

sejak itulah peristiwa demi peristiwa itu terjadi seperti: berpindahnya para peserta didik yang jumlahnya hampir mencapai 50 persen dari jumlah semula, diduga dilakukan oleh beberapa guru PNSdengan cara, adanya ajakan atau memberikan kabar tidak benar kepada para orangtua siswa,maupun kepada peserta didik secara langsung, kemudian diikuti pula oleh berpindahnya guru-guru PNS yang sebelumnya mengajar di SLBM karangpawitan berpindah ke SLB Alfalah jaya.

untuk mengetahui lebih jauh awak medi KPK mendatangi SLBM karangpawitan yang beralamatkan di jln.raya karangpawitan blk.171 kode pos 44182 guna menenui kepala sekolah baru bagus kusnadi untuk diwawancarai, bagus menerangkan semenjak dia menerima surat ijin memimpin yang diterbitkan oleh Kepala cabang Dinas pendidikan provinsi jawa barat cabang dinas wilayah XI dan ditandatangani langsun oleh Kepala KCD Dr. Hj. Lilis Rosita, M.Si (Pembina tingkat 1) saya sudah tidak lagi melihat guru PNS beserta guru sukwan melakukan aktifitas mengajar di SLBM karangpawitan ini ujar bagus,

kedala lain yang saya alami adalah berpindahnya siswa dan operatorpun ikut pindah, jadi selaku kepsek saya sangat kesulitan untuk mengakses data sekolah, karenanya saya menanyakan langsung kepada operator sekolah yang bernama Rahmat Sutiawan SE. mau ikut pindah atau tetap di sini (di SLBM) dia menjawab mau ikut pindah, jadi semenjak saya memegang mandat ijin memimpin di SLBM sudah tidak ada lagi guru PNS beserta operatornya tanpa saya tahu apa masalahnya ujar bagus.

Bagus juga menjelaskan bahwa kepsek lama (yayah tarsiah) juga masih menguasai rekening atasnama SLBM karangpawitan sampai hari ini jumat 14 februari 2019 ketika ditanya alasan apa kepsek membawa rekening sekolah yang sudah bukan lagi wewenangnya semenjak pergantian kepsek? Bagus menjawab saya tidak tahu,

selanjutnya awak media juga menanyakan apakah pengawas pembina pernah melakukan monitoring sejak pergantian kepsek? Denganvtegas bagus menjawab belum pernah pak! Dan sampai saat ini belum pernah dilakukan sertijab ujar bagus mengakhiri wawancaranya.

Selanjutnya awak media juga mendatangi SLB Alfalah jaya dimana jepksek lama(yayah tarsiah) sekarang memimpin guna dimintai keterangan, dan ibu yayah menerangkan karena saya sudah dikembalikan kedinas oleh yayasan SLBM karangpawitan sedangkan SK saya SK definitif yang diterbitkan oleh Gubernur, maka sudah menjadi kewajiban dinaslah untuk memindahkan saya kemana saya harus dipindah tugaskan ujar yayah,

kan saya inj kepala sekolah PNS sebelum ada perintah pindah dari dinas ya saya bertahan disekolah dimana dinas pertama kali menugaskan saya kata yayah menjelaskan, terkait pemindahan murid kepsek yayah menyanggah tidak pernah mengajak murid untuk ikut pindah ke SLB Alfalah jaya, yayah berdalih bahwa kepindahan murid tersebut atas kemauan mereka sendiri, tidak benar kalau ada yang bilang bahwa saya yang mengajak mereka ujar yayah.

Trrkait pemindahan guru ini diakui oleh yayah,namun prosesnya dilakukan bersama-sama dengan yang bersangkutan yakni tiga orang (guru PNS) terkait hal ini salah seorang guru PNS yang bernama sri suryani yang ikut pindah ke SLB Alfalah jaya membantu memberikan keterangan pada awak media, bahwa para guru PNS ini pindah atas kemauan sendiri,itupun kami terlebih dahulu berkoordinasi dengan bagian GTK Dinas Prendidikan provinsi Jawabarat di bandung,dan diperbolehkan jika awalnya dari sekolah swasta lalu pindah kesekolah swasta itu diperbolehkan kata suryani, intinya alasan kami pindah dari SLBM dikarenakan figur pimpinan SLBM yang baru kami anggap tidak memenuhi kriteria seorang pemimpin kata sri suryani menutup pembicaraanya.

terkait rekening BOS SLBM yang masih dipegang oleh kepsek lama, yayah tarsiah mengakui bahwa rekening tersebut ada pada dirinya,d dengan alasan secara kedinasan saya belum dipindahkan oleh dinas, yayah juga akan menyerahkan rekening tersebut jika kepsek baru yang memintanya (bukan orang lain) pungkasnya.

dari carut marutnya proses pergantian kepsek ini awak media mencoba menghubungi pengawas pembina gugus 21 yang bernama Asep Karyana melalui teefon seluler dan tersambung, Pengawas Asep Karyana menerangkan bahwa tugasnya adalah sebagai pengawas dan melakukan pembinaan terhadap kepala sekolah, terkait pemindahan siswa dari SLBM ke SLB Alfalah jaya asep selaku pengawas baru mengetahui sejak februari 2019 sesuai dengan data-data laporan yang ada didapodik,

dia melaporkan temuan tersebut ke KCD secara lisan, juga terkait guru-guru PNS pindah,pengawas asep juga melaporkanya kepada atasan secara lisan,juga terkait penguasaan rekening, semuanya diakui oleh pengawas pembina ini sudah dilaporkan ke KCD secara lisan.

Sangat ironis sekali ada peristiwa sepenting ini seorang pengawas pembina tingkat dinas pendidikan provinsi hanya melakukan pelapiran secara lisan,apakah hasil laporan pengawas seperti ini dapat dijamin kredibilitas serta akuntabilisnya! Asep juga mengakui kepada awak media bahwa dia bersalah, setiap pembinaan atau monitoring,termasuk dalam menyelesaikan masalah yang dia lakukan selalu dilaporkan secara lisan tidak disertai laporan tertulis kepada atasanya, Asep Karyana juga mengakui bahwa setelah pergantian kepsek di SLBM karangpawitan dirinya belum melakukan monitoring atau kunjungan terhadap kepala sekolah yang baru.

Singkat kata awak media mendatangi kantor cabang dinas pendidikan Provinsi wilayah XI yang beralamatkan di jln.Rancabango No.11 A. Cimanganteun tarogong kaler Kode pos 44154 Garut. Guna menemui kepala cabang dinas (KCD) untuk diwawancarai, namun sayang awak media kpk hanya ditemui oleh kasi pengawasan yang bernama Akib Ibrahim beserta dua orang lainya rekanya,

terkait polemik yangcterjadi di SLBM karangpawitan, Akib sudah memanggil kepsek lama yayah tarsiah untuk diberikan pengarahan, terkait pemindahan murid Akib Selaku kasi pengawasan KCD wilayah XI tidak mendapat lapiran dari kepsek lama,justru saya mendapat informasi itu dari guru kata Akib, media menanyakan siapa nama guru yang memberikan informasi tersebut, akib menjawab tidak tahu nama guru tersrbut, sudah jelas – jelas pemindahan baik itu murid maupun guru itu terjadi,baik pengawas pembina maupun Kasi pengawasan tidak melakukan tindakan apapun terhadap PNS yang nyata – nyata sudah melanggar aturan tentang kepegawaian tersebut,

Akib juga menyatakan kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada atasanya yakni kepala KCD, namun lagi-lagi ketika ditanya bukti laporan atau arsip laporanya dia menjawab hanya laporan lisan, tidak ada bukti laporan tertulis,seperti inikah Dinas pendidikan yang membawahi SLB,SMA,dan SMK yang ada di wilayah XI garut? Terkait kepindahan guru PNS, kasi pengawasan ini juga menjelaskan, bahwa guru PNS itu sampai saat ini statusnya masih mengajukan permohonan pindah, dan belum ada jawaban secara resmi dari dinas kata akib,

Namun faktanya dilapangan guru-guru PNS ini sudah lama mengajar di SLB Alfalah jaya, dan kasi pengawasan dengan tegas menyatakan itu jelas melanggar peraturan kepegawaian yang ada, disisi lain regulasi sudah mengatur terkait penempata atau penugasan seorang PNS mutlak menjadi kewenangan pemerintah(Dinas atau kementerian terkait) jika ada ASN/PNS seenaknya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, dan tidak mendapatkan sanksi lantas apa tujuan presiden bersama dpr membuat undang – undang /regulasi, dengan adanya kasus ini semoga pemerintah /dalam hal ini kementian pendidikan seharusnya turun gunung, karena ini bukan masalah disiplin belaka namun juga ada dugaan praktek menyimpang lainya dikalangan Dinas pendidikan Provinsi jawa barat. (Solihin Afsor)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi