Published On: Wed, Feb 13th, 2019

Posbakumadin Ende Sesalkan Kinerja Polres Ende Atas Penanganan Kasus Gratifikasi

Share This
Tags

KPK | Jongflores Ende – Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Ende sangat menyesal sikap Kepolisian Resort Ende yang tidak memberikan informasi perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi dalam bentuk gratifikasi yang dilakukan oleh 7 anggota DPRD Kabupaten Ende.

Hal ini disampaikan Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Ende, Mikhael OC Prambasa SH saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (12/02).

Prambasa mengatakan kasus dugaan yang tengah ditangani penyidik Polres Ende selama kurun waktu memasuki 4 tahun ini hingga kini tak kunjung usai padahal sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Ende tertanggal 26 Maret 2018 lalu telah dimenangkan oleh GERTAK Florata sebagai Pelapor.

“Gugatan pra peradilan telah dimenangkan GERTAK Florata dan dalam amar putusan, pengadilan telah memerintahkan aparat kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan terhadap kasus dugaan ini namun saat didatangi GERTAK bersama kuasa hukumnya ke Polres Ende pada 7 Februari lalu, progres dari kasus tersebut tidak ada sama sekali,” kata Prambasa.

Posbakumadin Ende sangat menyesalkan kinerja aparat kepolisian yang sangat lamban dalam menangani kasus publik ini.

“Kasus ini terkesan jalan di tempat dan dibiarkan begitu saja oleh penyidik Polres Ende karena tidak ada sedikit pun perkembangan dari kasus ini,” tutur Prambasa.

Advokat muda yang biasa disapa OC ini menambahkan SP2HP yang merupakan bentuk layanan kepolisian dalam memberikan informasi terhadap masyarakat terkait perkembangan penanganan perkara dalam hal ini gratifikasi yang ditangani oleh kepolisian juga tidak pernah diterima GERTAK Florata sebagai pelapor.

“GERTAK Florata tidak pernah mendapatkan SP2HP dari pihak kepolisian sehingga tidak pernah mengetahui setiap informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus ini,” ucap OC Prambasa.

Menurut Ketua Posbakumadin Ende ini, pihak GERTAK Florata melalui kuasa hukumnya dapat mengambil langkah – langkah hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pihak kepolisian karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjalankan perintah pengadilan.

“Mestinya pihak kepolisian telah melakukan langkah – langkah hukum yang pasti untuk kemajuan kasus gratifikasi ini atau setidaknya telah berkoordinasi dengan pihak KPK agar mempercepat proses penyelesaian kasus ini,”pungkas OC.

Penulis : simone welano
Editor : chem elnano

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi