Published On: Fri, Feb 8th, 2019

Masyarakat Harapkan Proses Perencanaan Pembangunan Melibatkan Seluruh Elemen

Share This
Tags

KPK | Anggaran pembangunan sudah cukup memadai digelontorkan oleh pemerintah Pusat keseluruh wilayah dalam Bentuk APBN pokok maupun APBN perubahan setiap Tahunnya.

Dengan Harapan pemerintah bahwa masyarakat akan memperoleh kesejahteraan Hidup yang memadai serta terpenuhinya kebutuhan Infrastruktur dasar yang dapat mendorong lajunya Roda perekonomian.

Firman, Salah seorang Fasilitator Masyarakat di kecamatan Tikke Raya kabupaten Pasangkayu menyoroti proses pelaksanaan Perencanaan(RKP desa 2018) menurutnya bahwa dalam proses musyawarah tersebut masih ada beberapa elemen masyarakat yang tidak hadir mengikuti musyawarah perencanaan untuk memberikan usulan terkait kebutuhan masyarakat yang skala prioritas baik Infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

pernyataan seorang Tokoh masyarakat ditempat Lain( DG Tola) dia memberikan Contoh bahwa diwilayahnya pernah ada sebuah proyek Normalisasi Saluran yang dilaksanakan menurutnya kebutuhan yang sangat mendesak diwilayah kami” adalah Peningkatan jalan Tani agar Jalan jalan Tani yang telah dibuat Pemerintah dapat difungsikan dengan maksimal oleh masyarakat petani untuk kelancaran Transportasi hasil pertanian mereka.

Ini menandakan bahwa dalam proses penyusunan Perencanaan ditingkat Desa ada elemen masyarakat yang tidak menghadiri memberikan usulan skala prioritas.

Ketika kami mengkonfirmasi seorang LSM yang aktif mendampingi masyarakat menanyakan apa problem sehingga dalam Rapat Rapat pengusulan Perencanaan pembangunan ditingkat Desa masih ada elemen penting masyarakat yang tidak Ikut hadir menurut analisanya ada faktor masih kurangnya kesadaran kritis masyarakat untuk mengkawal proses perencanaan pembangunan atau hal lainnya adalah terkadang ada kelompok masyarakat yang merasa mereka bukan pendukung Kepala Desa Terpilih” mereka tidak hadir dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa kemungkinan disebabkan dua faktor tidak diundang atau tidak mau menghadiri undangan Rapat.

Pemilihan dan dukung mendukung salah satu calon kepala Desa hanyalah sebuah proses Demokrasi untuk memilih seorang pemimpin ditingkat Desa, tidak boleh berdampak Diskriminasi ataupun menjadi dendam politik, karena jika hal hal tersebut dibiarkan berkelanjutan tidak dipungkiri akan berujung menjadi kesalahan yang fatal yaitu terjadinya KKN(korupsi,kolusi dan Nepotisme) demikian analisa Nurul yang aktif sebagai anggota LSM. (Journalis kpk)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi