Published On: Mon, Jan 14th, 2019

Menentukan Pilihan yang Bijak Terhadap Calon Anggota DPR yang Bermartabat

Share This
Tags

KPK | Kabupaten Garut, Jawa Barat – Negara dengan sistem Demokrasi Seperti Indonesia, Lembaga Legislatif dalam hal ini seperti DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD, mempunyai peranan yang sangat penting. Dimana Mereka adalah Orang – orang yg mempunyai tugas dan fungsi yg jelas seperti fungsi Legislasi, Badgeting dan fungsi kontrol disampingnya harus aspiratif sebagai Wakil Rakyat sehingga jelas memiliki peran kebijakan. lembaga legislatif juga harus menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah, sehingga jelas lah bahwa sesungguhnya nasib rakyat ada di tangan dan pundak mereka sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sangat disayangkan, ketika melihat fakta yang terjadi di Indonesia. Mereka yang disebut sebagai wakil rakyat seakan lupa akan tugas dan fungsinya, dimana Masih banyak dijumpai Produk Legislatif yang Tidak Pro Rakyat. Dapat dilihat juga di media saat berlangsungnya sidang paripurna dimana Banyak kursi yang kosong/lowong tidak diisi, karena banyak anggota DPR yang Bolos, begitupun diantara yang hadir malah banyak terlihat terlelap dalam tidur. Begitupun di semua tingkatan baik Pusat atau Daerah sama saja terjadi seperti itu. Saat rapat membahas RAPBD di salah satu Daerah misalnya. Sidang sepenting itu hanya dihadiri oleh 30 Anggota Dewan yang sebagian juga bolos sebelum ditutup, Bahkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja pada 2 Mei lalu menjatuhi hukuman penjara 1 hingga 1,5 tahun kepada 32 mantan Anggota DPRD Gunungkidul periode 1999-2004, dimana ke 32 mantan Anggota Dewan tersebut terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi APBD selama 1999-2004 dan merugikan negara sebesar Rp3,05 Miliar. Seperti yang d kutif pada Harian Jogja, 2 Mei 2013.

Tidak di pungkiri, masih banyak Anggota Dewan yang bekerja sesuai tugas dan fungsinya yg amanah dalam memperjuangkan hak rakyat dalam kebijakan yang dibuat serta bebas dari korupsi. Tetapi begitu banyak Wakil Rakyat yang tersandung Kasus Korupsi dan Kasus Lainnya yg lebih santer terdengar dibanding mereka yang berprestasi dan amanah. Dari Fakta-fakta tersebut, wajar kiranya Rakyat saat ini memiliki persepsi bahwa Lembaga Legislatif (DPR) diisi oleh sedikit/ banyak ‘Koruptor/ tikus berdasi’. Namun demikian, tidak serta Merta terjadi akibat Oknum Wakil Rakyat tersebut yang bersalah. Keberadaan mereka tidak terlepas dari suara yang diberikan oleh mayoritas Rakyat Indonesia. Artinya jelas Rakyat mempunyai andil yg sangat besar di balik perbuatan bejat nya oknum Anggota Lembaga Legislatif (DPR).

Rakyat tentu tidak ingin dikecewakan terus – menerus. Dari beberapa survey yang dilakukan banyak diantaranya tidak mengenal para Calon Legislatif. Logikanya, bagaimana bisa memilih Wakil Rakyat yang tepat jika tidak tahu profil dan latar belakang orang tersebut? KPU mungkin sudah berusaha meminimalisir hal ini dengan mengunggah situs resminya berkaitan profil Calon Legislatif. Namun, perlu diingat tidak semua masyarakat /hak pilih di Indonesi bisa trampil dalam teknologi informasi.

Artinya cara seperti ini belum maksimal dalam memberikan gambaran mengenai calon-calon Wakil Rakyat. Memberdayakan Media Massa (TV, radio, koran) bisa lebih efektif. Dengan Media Massa ini pula dapat dipublikasikan mana saja oknum anggota dewan yang sering mangkir dalam menjalankan tugas. Mengadakan sosialisasi di tingkat kelurahan/desa juga bisa menjadi alternatif dalam menanggapi masalah ini. Sehingga Masyarakat/Hak Pilih terbantu untuk tidak salah pilih dalam memilih Calon Anggota DPR dimasing- masing wilayahnya.

Sebagian Survey juga memberi fakta bahwa 75% responden akan menerima uang dari para Calon Anggota Dewan. Inilah penyakit dari Demokrasi saat ini. Ini membuktikan bahwa Rakyat masih berpikir jangka pendek. Seolah kasus yang terjadi tidak memberikan pelajaran bahwa Wakil Rakyat melakukan “money politic” saat terpilih tentu ada indikasi untuk membalikkan modal yang dikeluarkan. Inilah yang menjadi tantangan kita bersama jika ingin benar-benar memajukan Negeri Indonesia tercinta ini. Diantara cara yang dapat di lakukan adalah dengan memberikan pemahaman politik kepada setiap Warga Negara Indonesia. Maka setiap lapisan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi untuk bersama-sama menjadi pemilih yang cerdas dan bermartabat. Maka kita semua Golongan yang faham masalah ini seperti kalangan akademisi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dituntut dll, dituntut untuk bisa mengajak dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum faham, dapat dilakukan sesuai situasi keadaan dan berbagai basic disiplin ilmu masing – masing. Sehingga saat pemilu dilaksanakan masyarakat memberikan suaranya kepada calon dengan melihat kualitas dan moral, bukan melihat berapa uang yang diberikan.

PEMILU legislatif tinggal hitungan bulan. Demokrasi hakikatnya adalah pemerintahan ug dbangun dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya pemerintahan periode selanjutnya kita Rakyat Indonesia yang menentukan.

Demikian Pemaparan Sdr. Iskandar SH., Calon Anggota DPRD Kab. Garut Nomor Urut 5 Dapil II Wilayah Garut Utara Dari Partai Berkarya. Ketika diwawancarai oleh Awak Media KPK di Kantor Sekretariat Partai Berkarya. (Afsor)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi