Published On: Thu, Nov 29th, 2018

LBH Antara 56 Dukung Pulau Reklamasi Dijadikan Ruang Publik

Share This
Tags

KoranPemberitaanKorupsi.com | Ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56 Rosidi Roslan sangat mendukung langkah tepat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menjadikan tiga pulau reklamasi (pulau C, D, dan G) yang sudah terlanjur berdiri menjadi ruang publik terbuka atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan warga Jakarta. Karena rencananya, tidak hanya akan dibangun berbagai fasilitas publik, pantai-pantai di sekitar pulau reklamasi yang dulu tertutup, sebentar lagi akan dibuka dan dapat diakses publik dengan gratis.

Dikatakan Rosidi, di Jakarta era sebelumnya, menikmati area-area pantai secara gratis hanya sebatas impian warga Jakarta. Namun, impian itu sebentar lagi akan menjadi kenyataan.

Karena tidak lama lagi, sambungnya, area-area pantai di Pulau Reklamasi yang dulu ditutup begitu rapat seperti milik pribadi, akan dijadikan milik publik dan bisa dinikmati bersama dengan leluasa.

“Ini contoh kebijakan pemimpin yang menjadikan kepentingan warga Jakarta di atas kepentingan golongan ataupun kepentingan individu. Apa yang dulu kita anggap tidak mungkin terjadi, sekarang mendekati kenyataan. Warga Jakarta akhirnya bisa menikmati laut yang memang menjadi haknya, setelah bertahun-tahun hanya bisa diakses segelintir orang,” ungkap Rosidi di Jakarta (27/11/18).

Rosidi juga mengacungkan jempol terhadap rencana pengelolaan tiga pulau reklamasi yang sudah terlanjur berdiri yang rencananya akan dibangun berbagai fasilitas publik mulai rumah susun tematik untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pasar tematik ikan, tempat ibadah, kantor pemerintah, hingga dermaga.

“Apa yang dilakukan Pemprov DKI ini sebenarnya menjalankan amanat konstitusi, dimana bumi, air, dan kekayaan alam serta potensi yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran warga Jakarta. Inilah alasan terbesar kenapa kita tidak boleh keliru memilih pemimpin. Karena pemimpin yang tepat akan membawa kemaslahatan, demikian juga sebaliknya. Warga Jakarta sudah mulai merasakan kemaslahatan itu,” terang Legal Auditor dan Konsultan Hukum tersebut.

Sebagai informasi, sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan menunjuk BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengelola 3 pulau reklamasi (Pulau C, D, dan G) yang telah terlanjur berdiri untuk dimanfaatkan sebagai ruang publik. Penugasan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018.

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi