Published On: Tue, Oct 30th, 2018

Praktisi Hukum Angkat Bicara Dugaan Gratifikasi dan Carut-marutnya PUPR Lampura

Share This
Tags

KoranPemberitaanKorupsi.com | Lampung Utara – menindak lanjuti pemberitaan yang sudah tayang sebelum nya di media ini, terkait banyaknya dugaan persoalan di dinas (PU-PR LAMPURA) dari tahun-tahun sebelum nya sampai tahun (2018,red) kini semakin carut-marut. “yang mana semakin hari semakin blunder, kuat dugaan persoalan yang ada sengaja diciptakan oleh Syahbudin.”

menyikapi pemberitaan yang sudah tayang sebelum nya “Praktisi Hukum Samsi Eka Putra.SH. angkat bicara,

Saya amati dalam pemberitaan, di media Koran Pemerintahan Korupsi (KPK) ini dia menjanjikan sesuatu jika lawan bicaranya bisa memberikan sesuatu, di dalam hal ini jelas masuk gratifikasi. “jadi apa yang ada dan tertuang dalam pemberitaan ini, sudah selayaknya,” penegak hukum melakukan tindakan setidaknya menelaah yang sudah tertuang dalam pemberitaan, apalagi untuk saat ini terkait dunia pembangunan menurut kontraktor pemerintah daerah terhutang, ujar nya.

hutang tahun 2017 belum sepenuhnya terbayarkan dan solusinya terus menunggu dan menunggu apa kita tidak tahu, tambah nya. dikarenakan tidak pernah ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah, bahwasannya hutang itu akan dibayar dari mana.

Kemudian setelah tahun 2018 digelar proyek secara terbuka tentunya sudah berdasarkan, sistem dan hukum-hukum yang berlaku pertimbangan nya pada saat itu. hingga pada akhirnya tidak dibayarkan pula sementara pekerjaan yang sudah dilelang itu, sebagian sudah dikerjakan teman-teman kontraktor, ini pula menjadi persoalan kenapa tidak dibayar kan, jelas nya.

terkait dengan Syahbudin, meminta audit dan sebagainya kenapa baru sekarang jika itu menjadi persoalan mengapa tidak semenjak awal. “jadi ini terkesan upaya memperhambat jadi upaya-upaya tentunya kleransi nya ada kaitan dengan, yang ada dalam rekaman itu.” ini sudah pantas dan layar untuk di telaah oleh para penegak hukum.

terkait elang yang mana katanya tidak memenuhi, dasar hukum artinya itu kesalahan pemerintah daerah. secara terstruktur ini kita bicara, pemerintah daerah bukan siapa Bupati nya. artinya Syahbudin, itu pula salah dia sebagai pemerintah daerah tentunya sebuah pekerjaan itu, sudah dilakukan analisa matang oleh pakar-pakar di pemerintah daerah. jika ternyata ini salah berarti Syahbudin, itu pintar sendiri dong. dalam artian di Lampung Utara ini tidak ada yang pintar, Syahbudin lah yang pintar itu pada intinya, beber nya.

mengenai hal-hal yang tidak sesuai prosedur dan sebagai nya bukan ra nanya dia, mengatakan tidak sesuai prosedur artinya harus orang yang berkompeten. “yang mengatakan itu tidak prosedur,” jika dia meminta di audit merasa tidak prosedural, audit itu selayaknya dilakukan ketika pekerjaan itu sudah selesai dilaksanakan.

jika pekerjaan belum dilaksanakan atau masih di tengah pekerjaan, itu tidak bisa di audit. Karena dia terkait aturan lelang itu kan ada apten khusus yang mengawasi itu bukan Syahbudin, yang mengawasi.

begitu pula untuk hukum yang carut-marut jika kita mau bicara pelanggaran hukum di Lampung Utara, ini sudah full pelanggaran hukum nya jadi tidak usah cari salah-salah nya dimana kita semua sudah salah. proses awalnya saja sudah salah penegakan hukum yang tidak dilaksanakan secara maksimal tidak tegak lurus tebang pilih, menyikapi persoalan hukum yang sudah carut-marut ini. Itu tentunya kita cari win win solution dikarenakan kasian dengan kawan-kawan pihak ketiga, demi pembangunan lampura kemajuan Lampu ra. mereka sudah berkorban dan akan dirugikan ini sudah kedua kalinya sebenarnya kita bisa acungkan jempol pada teman-teman kontraktor, yang bisa legowo pekerjaan tahun 2017 belum dibayar. dan sebagian dibayar pada tahun 2018 mereka masih siap untuk mendukung pembangunan Lampura pada tahun 2018 semangat mereka ini kenapa harus kita patah kan.

dengan aturan-aturan yang tidak jelas orang-orang yang meminta penegakan hukum itu sendiri mereka sudah melanggar hukum, bagaimana kita mau bicara hukum. jika yang meminta peradilan itu sendiri sudah melanggar hukum, artinya jika kita mau bicara pelanggaran hukum mana yang dilakukan oleh Syahbudin, ini kita korek semuanya jangan hanya melihat kesalahan orang lain saja, Pungkas Samsi Eka Putra..(RAMA)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi