Published On: Tue, Oct 30th, 2018

Ormas GAIB Beri Efek Jera Para Kepala Desa yang Menyalahgunakan Anggaran

Share This
Tags

KPK | Ditengah buruknya opini masyarakat terhadap perilaku LSM dan Ormas yang identik dengan aksi
Premanisme,arogansi,anarkis serta kerap memperlihatkan powernya dengan cara gelar pasukan.Yang lebih memprihatinkan lagi ada LSM atau Ormas yang bukan membela Masyarakat atau cuma mengatasnamakan masyarakat atau cuma mengatasnamakan masyarakat namun menjadi organisasi yang pro kaum kapitalis atau pengusaha bahkan ada pula yang di gunakan sebagai mesin politik ” ungkap Fery Pajri Irawan (Wakil Ketua Umum DPP Ormas GAIB).

oleh karena itu sebagai ormas dengan skup nasional GAIB berkeinginanerubah asumsi negative tersebut dengan menyiapkan program kerja nyata dalam berbagai sektor,mempererat kesatuan dan persatuan.terus konsisten dalam mewujudkan amanah undang-undang dasar 1945 dan Pancasila guna mewujudkan Negara kesatuan Republik Indonesia yang madani.

“kami berharap agar dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mengawal program- program agar tepat sasaran baik yang bersumber dari APBN ataupun dari APBD dan tentunya diperlukan keterbukaan dari pemerintah untuk menginformasikan setiap program sesuai dengan undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) .dari hasil investigasi kami dilapangan masih ada “Pemain dihilir” dalam hal ini oknum kepala desa yang melakukan penyimpangan dengan memanfaatkan anggaran program,dan selama ini aparatur desa kebanyakan saat dimintai keterangan enggan memberikan informasi.hal ini jelas sudah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Menyikapi hal tersebut bilamana kami menemukan fakta penyimpangan kami akan langsung akan langsung melimpahkan ke instansi penegak hukum,dan prosesnya akan kami pantau sampai oknum tersebut benar-benar sesuai hukum yang berlaku.seperti yang sudah terjadi terhadap oknum kepala Desa simpang Cikajang kabupaten Garut yang sekarang sudah di proses di kejaksaan negeri Garut.ujar kang Fery(sapaan akrab haji Fery Pajri Irawan).

Selain itu kamipun turut mengawasi dan mengontrol perusahaan serta pabrik,terutama dalam segi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),PAJAK,CSR,penggunaan listrik sampai seputar perizinannya.dan bilamana ada perusahaan yang terbukti”nakal” atau melanggar regulasi yang berlaku,maka kami akan meminta instansi yang berwenang untuk mengevaluasi atau mencabut izinnya,dan jika dalam hal ini ada oknum yang terbukti”kongkalingkong” dengan perusahan tersebut maka kami akan melaporkan ke instansi yang lebih tinggi.ujar wakil ketua umum ormas GAIB menambahkan.

“Dihilir kami akan terus konsisten menjaring para pemain dihilir sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi,Nepotisme(KKN),Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,dan Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
(Deden Saiful TM)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi