Published On: Tue, Oct 30th, 2018

Bumdes Desa Toblong Patut Diduga Ada Indikasi Penyimpangan

Share This
Tags

KPK | Tepatnya didesa toblong kecamatan peundey kabupaten garut, awak media KPK menemui beberapa Tokoh warga masyarakat, diwilayah kp.pabuaran dan kp. Babakan cau Desa Tolong,yang sebelumnya menghubungi awak media KPK guna wawancara dan menampung keluhan serta pengaduan warga.

“Ada dua persoalan di Desa Toblong yang sangat urgent, tentang pengelolaan pemerintahan serta pengelolaan anggaran didesa ini” ungkap Ropik, ketua PAC Laskar Indonesia kecamatan Peundeuy.

Senada dengan Ropik mantan ketua Rw Kp. Pabuaran serta ketua Rw. Kp. Kebon cau masih aktif (Enda S) mengeluhkan pengelolaan bumdes,

“Tahun 2016 yang dialokasikan untuk simpan pinjam, laporan keuangan Bumdes Desa toblong ada kejanggalan,dan ada catatan uang masuk kerekening Bumdes namun ketika ditanya uangnya dipakai untuk apa, pak kades tidak memberi penjelasan yang jelas” imbuhnya.

Tahun 2017 Tatang (Kepala Desa) menjelaskan digunakan untuk peralatan kantin atau warung serta pom mini. Awak media menkonfirmasi pengaduan tersebut dengan Pak Tatang selaku kepala Desa.

“Saya mau menanyakan dulu persoalan Bumdes ini kepada ketua Bumdes” ujarnya dalam percakapan dengan kami melalui telepon.

Media juga menanyakan anggaran Bumdes untuk tahun 2018 ,Kades menerangkan bahwa Bumdes desa toblong di gunakan untuk pom mini, namun menurut keterangan Ropik serta RW Enda. Dan ditambah dua orang ketua RT kp. Kebon cau,pom mininya juga tidak ada,

“yang agak mengagetkan adalah bahwa peralatan untuk pom mini itu memang pernah didatangkan namun tidak berselang lama peralatan pom mini itu tak kelihatan lagi, alias dijual” kata keduanya.

“Kalau memang seperti itu kejadianya, ini sudah ada unsur pelanggaran KUHP pasal 372 tentang penggelapan barang negara karena uang untuk pembelian peralatan pom mini tersebut berasal dari APBDES” ungkap Ropik.

Warga sangat berharap agar instansi terkait camat,inspektorat,pemdes bertindak tegas agar tidak ada kesan adanya main mata.ujar salah seorang ketua Rt dan jangan sampai nunggu kami melakukan aksi dan audiensi.imbuhnya.

Kemana BPD dan apa fungsinya,sampai sampai ada kejadian seperti itu mereka diam saja, atau sengaja bungkam, jangan jangan ada persekongkolan, kata keduanya menambahkan.

Belum lagi masalah alokasi anggaran untuk pembangunan skala kecil, tahun 2016 memang diberikan kepada RT dan RW itupun tidak sesuai perintah perbub,nomor 7. Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian anggaran APBD tahun.2016. seharusnya untuk pembangunan skala RT sebesar Rp.2.000.000 dan untuk RW.Rp. 4.000.000 tentu itu dipotong pajak sesuai peraturan. Namun pelaksanaanya jauh dengan apa yg diharapkan pemda garut,

Tahun 2017 dan 2018 bahkan tidak ada sama sekali, jadi RT dan RW tidak menerima anggaran untuk pembangunan skala kecil, penjelasan kades itu hasil kesepakatan didalam musdes,bahwa semua pembangunan harus dikerjakan oleh TPK. Padahal perbub nomor 1 tahun 2018 jelas jelas mengamanatkan pembangunan skala kecil itu harus swakelola oleh RT dan RW Supaya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan semakin banyak.

Disitu fungsi pemberdayaan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin merata dan muncul perbaikan ekonomi ditingkat desa.ujar Ropik

Tokoh berharap inspektorat selaku badan pengawasan daerah, baik pengawasan dari sisi pengelolaan pemerintahan maupun pengawasan terhadap pengelolaan anggaran tentu sampai ke tingkat pelaksanaan, berjalan sesuai dengan harapan. melakukan monitoring yang dilakukan tidak hanya sebatas pemeriksaan diatas kertas, tapi juga melakukan uji petik kelapangan.

Untuk mempersempit peluang terjadinya korupsi terhadap Dana APBD.agar tidak ada lagi aksi warga akibat kurang pekanya pengawasan.ujar Ropik menutup wawancara kami. (Afsor)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi