Published On: Wed, Oct 24th, 2018

Jelang 2019, Rosidi Sarankan KPU Ubah Gaya Debat Pilpres

Share This
Tags

Rosidi Roslan

KoranPemberitaanKorupsi.com | Sejak pemilihan langsung presiden (pilpres) yang digelar pada 2004 untuk pertama kalinya, harus diakui debat calon presiden/wakil presiden belum sepenuhnya menjadi referensi utama pemilih untuk menentukan pilihan. Selain keterbatasan waktu, keluasan tema serta format debat yang tidak membuka lebar calon untuk menjabarkan lebih jauh tentang visi misi dan janji kerjanya, debat-debat pilpres juga selalu ‘diganggu’ dengan keriuhan-keriuhan tim sukses yang seharusnya tidak perlu ada di sebuah forum debat yang sangat penting.

“Sudah saatnya KPU mengevaluasi format debat pilpres baik dari sisi substantif maupun teknis. Dari sisi substantif temanya harus lebih tajam dan menyentuh persoalan kekinian dan solusi tantangan ke depan. Dari sisi teknis, volume debat harus diperbanyak, digelar diberbagai daerah dengan audience utama dari berbagai lapisan masyarakat dan bukan tim sukses,” terang Ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56 Rosidi Roslan saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta (23/10/18).

Lebih lanjut Rosidi mengungkapkan, debat akan menjadi pendidikan politik yang sangat baik bagi rakyat dan bentuk kampanye sesungguhnya dari para calon jika KPU berani membuat terobosan baru pada Debat Pilpres 2019 ini. Dari sisi substansi, sambung Rosidi, harus dihindari tema-tema yang terlalu umum. Misalnya, jika debat soal ekonomi temanya harus lebih tajam tentang tantangan ekonomi saat ini mulai dari solusi kesenjangan yang begitu besar, fundamental ekonomi yang lemah, utang luar negeri, pelemahan rupiah, sampai harga-harga kebutuhan pokok.

Dalam debat harus dibuka juga, ungkapnya, perdebatan isu kekinian yang selama ini menjadi persilangan pendapat antara kedua calon misalnya soal kondisi “ekonomi Indonesia yang sakit” versus “kondisi ekonomi Indonesia baik-baik saja”. Atau jika soal kesehatan para calon harus dipaksa memaparkan solusi konkretnya agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit yang begitu besar.

“Untuk substansi debat, tema, sub tema, dan pertanyaan-pertanyaannya harus tajam, kekiniaan, dan memancing calon mengungkapkan visi besarnya untuk Indonesia ke depan. Jangan mengawang-awang. Calon harus ‘dipaksa memaparkan data dan solusi konkret’. Untuk teknis saya usul digelar di beberapa daerah di Indonesia yang merepresentasikan daerah di Barat, Tengah, dan Timur Indonesia. Lebih baik lagi jika digelar di kampus. Jangan hanya di Jakarta,” jelas Auditor Hukum dan Legal Konsultan ini.

Rosidi juga menyarankan agar KPU membatasi tim kampanye atau tim sukses serta para pendukung calon presiden sebagai audience debat agar debat bisa berjalan lebih tenang, fokus, dan rakyat yang menonton lewat televisi atau mendengar lewat radio mampu menangkap substansi debat dengan baik.

“Batasi tim sukses, perbanyak perwakilan akademisi dan masyarakat sebagai audience. Jika tema perdebatan soal petani dan nelayan, maka audience juga harus lebih banyak para petani, nelayan, atau para pakar yang punya bidang keilmuan soal terkait pertanian atau kelautan. Debat-debat sebelumnya kan kebanyakan penontonnya kan tim sukses. Ini harus dirubah,” tukas Rosidi yang saat ini juga memegang amanah sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Bung Karno.

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi