Published On: Wed, Oct 10th, 2018

Ketua DPD Lipan Bicara Dugaan Korupsi Pembagunan Jalan Onderlag di Desa Kemalo Abung

Share This
Tags

KoranPemberitaanKorupsi.com | ada nya dugaan penyalah gunaan Anggaran APBN dalam perogram Dana Desa (DD) tahun 2018. “pasal nya, Desa Kemalo Abung, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara (Lampura) disinyalir pembagunan jalan Onderlag terkesan asal-asalan tidak sesuai Spesifikasi,”

menyikapi pemberitaan media ini, yang mana sudah tayang sebelum nya, salah satu Ketua LSM yang berada di kabupaten setempat. DPD LIPAN (Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara) Lampung Utara Bapak M.Gunadi Selasa (10/10/218,red) angakat bicara.

menyikapi pemberitaan yang telah tayang di koran pemberitaan korupsi, terkait pembangunan dana desa (DD) tahun 2018 sumber dana APBN. “yang mana terjadi di Desa Kemalo Abung patut dipertanyakan,” kepada pihak yang bersangkutan kepala desa, DPMD, Inspektorat, dikarenakan ada tugas selain dari kepala desa. itu ada pendamping, tugas pendamping ini apa bila pekerjaan itu tidak sesuai dengan spek/bestek nya, maka terjadi indikasi ada permainan antara Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atau Laporan Penaggung Jawaban (LPJ), ujar nya.

tugas pendamping itu pula memantau dan mengawasi, mengevaluasi, tentang anggaran-anggaran yang dipergunakan dari sumber Dana Desa (DD). melihat bestek bangunan tujuan dari pada pendamping, desa bukan hanya, menulis mereka mengisi SPJ atau LPJ akan tetapi melihat dampak kegiatan, sarana dan prasarana. dikarenakan pembangunan yang mempergunakan dana desa.

perlu dipertanyakan pula, tambah nya. selaku jurnalis Koran Pemberitaan Korupsi (KPK) pendampingnya di mana, dipertanyakan kepada pihak Kecamatan setempat siapa pendamping di kecamatan itu. “dan apa fungsi mereka, sehingga bestek-bestek yang sebelumnya perencanaan apbdes, yang sudah direncanakan yang dievaluasi oleh pendamping desa.” dengan anggaran-anggaran yang ada, patut dipertanyakan pula pendampingnya. jangan hanya mau honor nya saja, sekian juta perbulan tugas dan fungsi mereka itu seperti apa di bawah/lapangan. jangan hanya mengeruk Anggaran Negara yang begitu besar, hanya makan gaji honor saja tidak memperhatikan pembangunan yang ada.

“meski ada DPMD, Inspektorat, BPKP, BPK dan Dll. tugas pendamping itu jelas mendampingi itu apabila SPJ tidak sesuai dengan bestek pekerjaan maka, kuat dugaan ada konspirasi dengan pendamping desa. saya harap agar pendamping desa camkan itu memikirkan persoalan-persoalan ini apabila di SPJ mereka tidak ditemukan tidak sesuai dengan bestek, diduga ada konspirasi dan kerjasama, pungkas M. Gunadi.(RM/HS)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi