Published On: Wed, Oct 10th, 2018

DPRD Pesawaran Sidak Pasar Padang

Share This
Tags

KPK | Pesawaran – DPRD Kabupaten Pesawaran melalui tim pansus lakukan insfeksi mendadak (Sidak) di pasar Padang cermin untuk meminta perincian Pendapatan Asil Daerah (PAD) kebersihan dan pelayanan dipasar tersebut.

Hal ini diungkapkan wakil ketua pansus Rudi Irawan didamping anggota pansus Agus Purnomo dan H Tati, serta Wakil ketua lll DPRD Rudi Agus Sunandar dan staf ahli partai Nasdem Aprizal dan staf ahli Golkar lamudin, Rabu (10/10).

” Anggota pansus melakukan sidak kepasar Padang cermin bertujuan untuk menanyakan ristribusi PAD pasar selama ini yang ditarikan oleh KUPT,” ungkapnya

Dijelaskan, anggota pansus turun secara mendadak ini ingin mengetahui data otentik berapa banyak pedagang di kios, los dan hamparan, terhadap KUPT.

” kita turun sidak ini mau mengetahui berapa jumblah keseluruhan pedagang, baik kios, los, dan hamparan, dan berapa mereka setiap pasaran ditarikan oleh KUPT setempat,” kata dia

” Jadi pasar ini bukan pasar satu Minggu full, jenis pasar ini seminggu dua kali, jadi 164 para pedagang setiap pasaran KUPT menarik satu pedagangnya Rp 2500 untuk kebersihan dan sewa 1 kios, Rp 3000 baik los dan pedagang hamparan,” tambahnya

Kata dia, memang pasar Padang cermin selama ini PAD nya mencapai 100 persen.” Sesuai yang ditentukan ritribusi PAD pasar Padang cermin sebesar Rp 6.617 juta dan pasar ini selalu mencapai 100 persen terus,” bebernya

Namun saat ditanya mengenai ritribusi selain sewa lapak dan kebersihan, seperti penarikan pengamanan dan Salar lainnya. KUPT tersebut terkesan terdiam tidak bisa menerangkan secara detail. Padahal tujuan pansus turun untuk mendongkrak PAD setiap pasar dan mencari solusi,” kalau dilihat lapak dipasar ini banyak beda ada lapak tertutup ada lapak terbuka jadi kita akan cari solusi penarikan ristribusi nya, dari setiap lapak yang rata dipukul Rp 3000. Nantinya akan kita bedakan yang tertutup berapa dan terbuka berapa,” pungkasnya

Salah satu pedagang dipasar setempat yang engga disebut namanya mengatakan bahwa selain Salar keamanan/sewa Rp 3000 kebersihan Rp 2500 dan kebersihan Rp 2500. Dirinya juga dipinta perbulan Rp 14 ribu alasannya tanah pemerintah, kalau ditanah warga dipinta Rp 10 ribu perbulan.

” Selain salar-salar lain kita tetap dipinta perbulan kalau ditanah pemerintah sebesar Rp 14 ribu kalau ditanah warga Rp 10 ribu,” tegasnya

Sementara KUPT pasar Padang cermin Burhanudin mengatakan, kalau ristribusi yang ditarik sesuai peraturan baik penarikan kebersihan dan pedagang.

” Kita tarikikan dana sebesar itu sesuai peraturan, untuk kebersihan Rp 2500 dan sewa los, kios dan hamparan sebesar Rp 3000,” kata dia

Saat disinggung mengenai Penarikan selain itu seperti penarikan dana setiap bulan satu kali ditanah pemerintah sebesar Rp 14 ribu dan tanah warga Rp 10 ribu, dirinya enggan memberi komentar dan tidak bisa menjawab kalau uang penarikan ristribusi para pedagang ditanah warga lari kemana.

“kalau toh ada yang menarikin perbulan satu kali selain Salar, kita laporkan ke atasan saya seperti Diskoperindag,”pungkasnya (Don)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi