Published On: Fri, Sep 21st, 2018

Walhi Sulteng Mendesak Moratorium Perkebunan di Sulawesi Tengah

Share This
Tags

KPK | saat ini,sawit digadang-gadang menjadi salah satu komuditas unggulan di Indonesia.hal ini akhirnya melahirkan suatu rezim perizinan perkebunan sawit yang masif di Indonesia, demikian Direktur Walhi Sulawesi Tengah menanggapi.

di sulawesi Tengah,luasan perkebunan sawit telah mencapai 700.000Ha,dan pads tahun 2017,terdapat 103 Izin perusahaan perkebunan. Dari luasan tersebut,perkebunan sawit telah menguasai hampir 10% daratan Sulawesi Tengah.

sampai saat ini kontribusi perkebunan sawit terhadap pertumbuhan Ekonomi di sulawesi Tengah belum signifikan.

selama maret 2018, ekspor sulawesi Tengah masih di dominasi oleh dua kelompok komuditas utama yaitu kelompok tengah kelompok komuditas besi dan baja serta kelompok bahan bakar mineral (Migas),dua komuditas ini sebenarnya masuk dalam kelompok sektor pertambangan.

Kepala bidang statistik Distribusi BPS sulteng GA.Nasser,SE,MM menyebutkan kontribusi pertanian relative sangat kecil, hanya 0,17 persen dari total ekspor sulteng,setelah dikonversi kedalam rupiah, ekspor sulteng dari sektor pertanian hanya Rp 11.288.000.000(Rp 11,28miliar)dengan asumsi U$$1 adalah Rp13.600

Artinya,perkebunan kelapa sawit yang juga menjadi sektor penting dalam bidang pertanian di sulteng,belum memberikan peningkatan yang signifikan.

Menurut Tim Survei Sosial bahwa praktek Buruk perkebunan sawit di sulawesi Tengah dengan lajunya ekspansi perkebunan sawit di sulawesi Tengah telah melahirkan berbagai macam konflik agraria di sulteng misalnya konflik antara masyarakat dan perusahaan dibeberapa tempat di sulteng, demikian Aris Bira Dirut Walhi sulteng menjelaskan.

di Morowali utara misalnya,terdapat konflik antara masyarakat lingkar sawit,dengan PT.Agro Nusa Abadi(Astra Grup) yang mana PT.ANA telah melakukan perampasan lahan masyarakat yang bersertifikat.selain itu untuk menstimuluskan logika ekspansi perusahaan mereka(perusahaan) tidak segan menggunakan perangkat represif Negara(Aparat) untuk mengintimidasi masyarakat.

dan di Rio pakava juga telah terjadi konflik agraria antara masyarakat dan PT.mamuang yang telah menyebabkan beberapa orang masyarakat telah terpidana.

Rekomendasi Hearing
Rapat dengar pendapat antara Walhi sulteng dan DPRD sulteng melahirkan beberapa rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh DPRD sulteng.Antara lain:
– DPRD sulteng akan membentuk Tim khusus untuk penyelesaian tapal batas sulteng-sulbar,yang berkaitan dengan dugaan penyerobotan wilayah sulteng oleh PT.Mamuang.
– Mendorong Review Izin perkebunan di sulawesi Tengah
– penyelesaian masalah TBS,yang mana hal tersebut diduga terjadi monopoli harga oleh perusahaan
– DPRD akan merespon masalah yang terjadi di Rio pakava,terutama kasus kriminalisasi yang dialami,oleh warga masyarakat.

Menurut Walhi Sulteng, ini adalah itikad baik DPRD yang perlu diapresiasi sehingga tata kelola perkebunan kelapa sawit yang baik di sulawesi Tengah dapat terwujud. (A Maskirang Jurnalis kpk.bersama sumber Informasi Walhi Sulteng)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi