Published On: Tue, Sep 18th, 2018

Implikasi Hukum Administrasi Daerah Terhadap Pilkada Serentak

Share This
Tags

KPK | Hukum Administrasi Daerah adalah hukum yang mengatur seluk beluk dari pemerintah dan administrasi bersifat heteronom, serta hukum yang dibuat dan diciptakan oleh pemerintahan dalam administrasi daerah dimana hal ini lebih bersifat hukum administrasi Daerah Otonom.

Sumber utama dari Hukum Administrasi Daerah adalah UUD 1945 dan Undang-undang, serta Peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden, Peraturan Mentri, terpenting Peraturan Mentri Dalam Negeri,hal ini lebih bersifat heteronom.

Hukum Administrasi Daerah diatas lebih mengatur sifat Daerah heteronom, mengatur struktur organisasi daerah, dan mengatur tugas, fungsi, dan kewajiban dari organ-organ daerah.

Sedangkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah adalah sumber utama dari Hukum Administrasi Daerah yang bersifat otonom dimana Hukum Administrasi Daerah otonom adalah harus lebih bersifat interpretasi, penjabaran normative dan Operasional prosedur.

Paparan tersebut diatas sangat tidak bisa dipisahkan dengan Organisasi Daerah (Organisasi desentral), yakni Daerah adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah dan rumahtangga.

Dengan demikian maka ada dua unsur Pimpinan Daerah yang sangat penting yaitu: pertama Kepala Daerah, yang merupakan kepala wilayah daerah kepala adat kebudayaan daerah dan kepala rumahtangga daerah. Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang merupakan badan perwakilan dari wakil-wakil daerah, pembawa aspirasi dan cita-cita daerah.

Oleh karena itu maka Pemerintah Daerah (PEMDA) adalah kombinasi dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana Kepala Daerah itu sendiri adalah Administrator Daerah.

Pemerintah Daerah wajib menetapkan strategi, policy (kebijaksanaan), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan berbagai rencana pembangunan. Dimana kesemuanya itu harus dituangkan kedalam berbagai peraturan daerah yang biasa kita singkat PERDA.

Serta Kepala Daerah harus melaksanakan keputusan- keputusan pemerintah daerah melalui sekertaris daerah dan melalui dinas- dinas daerah itu sendiri.

Kepala Daerah didalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh suatu Sekertaris Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekertaris Daerah yang secara ex officio Sekertaris Daerah merangkap sebagai sekertaris wilayah sehingga timbullah figur yang di namai SEKDA/SEKWILDA.

Kaiatan dengan paparan tersebut diatas dimana saat ini memasuki era pesta demokrasi nasional melalui pilkada serempak di seluruh Indonesia, dimana masyarakat dituntut menentukan sikap untuk memilih calon Kepala Daerahnya masing-masing, yang beberapa orang diantaranya siap terpilih dan tdk terpilih (calon kepala daerah).

Maka sangat penting kiranya masarakat menentukan pilihan secara bijak dan benar demi Indonesia kedepan, terlebih para calon kepala daerah harus lebih bijak lagi melihat dirinya demi masyarakat Indonesia, yang tidak hanya melihat kesiapan secara financial, kepentingan indipidu golongan/patai politik dll.

Oleh karena itu penting kiranya memilih/menentukan Pemimpin yang mempunyai kemampuan dalam hal kepemimpinan tersebut,

Pertanyaannya adalah: Apakah para calon Pemimpin Kepala Daerah mempunyai kemampuan tersebut atau tidak? setidaknya disamping empati (merasakan terhadap kondisi rakyatnya), apakah mengetahui dan memahamikah terhadap Hukum Administrasi Daerah seperti yang dipaparkan diatas, sehingga akan lebih tau terhadap tugas dan fungsinya?

Maka dalam hal ini jelas bahwa Pemerintah Pusat tidak hanya menyerahkan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya tetapi juga Pemerintah harus membuat suatu kajian terkait hal ini, jangan biarkan masarakat bagaikan banjir bandang yg membabibuta arah airnya, sehingga setidaknya masyarakat dan elemen–elemen masyarakat baik perseorangan atau kelompok bisa melakukan uji kopentensi terhadap para calon Kepala Daerahnya dan dapat menentukan pilihannya secara bijak dan benar.

Melalui pilkada serempak ini Negara Indonesia harus maju, besar dan bermartabat sehingga dunia akan melihat, mengakui dan menghormati bahwa indonesia hari ini telah tumbuh menjadi suatu negara yang sesuai dengan apa yg dicita citakan oleh para pendirinya. (Solihin afsor/kabiro media kpk garut)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi