Published On: Thu, Sep 13th, 2018

Kepastian Hukum, Politik Uang dan Pemilu

Share This
Tags

KPK | Dalam banyak kasus pemilihan anggota legislatif politik uang sangat dominan sebagai salah satu pelanggaran yang banyak terjadi di beberapa daerah.

Politik uang atau money politics selama tidak ada definisi yang jelas politik uang hanya dipahami untuk menerangkan semua jenis praktik dan perilaku korupsi dalam pemilihan, mulai dari korupsi politik hingga klientelisme dan dari membeli suara (vote buying) hingga kecurangan.

Sementara Syarif Hidayat dalam bukunya yang berjudul Pilkada, money politics and danger of informal goverence practies. Praktek politik uang dimulai dari nominasi kandidat, selama masa kampanye hingga hari “H”.

Menurut hemat saya setidaknya ada empat hal penting yang harus diperhatikan dengan fenomena politik uang. Pertama Vote Buying atau membeli suara, Kedua Vote broker atau orang/kelompok yang mewakili kandidat, Ketiga barang atau jasa yang akan ditukar dengan suara, dan Keempat adalah pemilih atau penyelenggara pemilihan yang menjadi sasaran politik uang.

Menurut hasil penelitian ICW sebagaimana dalam buku pematau korupsi pemilu (2014) politik uang kerap juga melibatkan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) disemua tingkat, sama seperti pemilih obyek yang diperjualbelikan yaitu suara, agar penyelenggara memanipulasi hasil pemilihan.

Kita sebagai warganegara dan pemilih, mari kita sukseskan pemilu, terus mengawasi, mencatat dan melaporkan apabila mengetahui adanya politik uang, dan meminimalisir adanya Golput ( golongan penerima uang tunai). Mari kita gunakan hak kita sebaik mungkin dalam pemilu mendatang. agar lebih banyak melahirkan pemimpin yang amanah. (Lisa Dewi Sapitri)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi