Published On: Sat, Sep 8th, 2018

Diduga Gunakan Ijazah Palsu, Bacaleg Mantan Narapidana Dilaporkan ke KPU Mesuji

Share This
Tags

KPK | Mesuji, Lampung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada 12-21 Agustus guna melihat respon masyarakat terhadap rekam jejak bacaleg sebelum ditetapkan caleg pada 20 September nanti.

Selama itu, dua bacaleg dilaporkan masyarakat, atas kasus ijazah palsu dan mantan narapidana. Sayang tak dijelaskan kasus yang membelit narapidana itu.

“Tanggapan dari masyarakat terkait adanya dua bakal calon legislatif yang di duga terindikasi mantan Narapidana dan menggunakan ijazah palsu yakni (EA) dan (SA) di Daerah pemilihan (Dapil) IV Kecamatan Way Serdang,” ujar Ketua KPU Mesuji Saiful Anwar, Kamis (6/9).

Terkait adanya persoalan laporan mengenai bakal Calon legislatif (Bacaleg) yang menggunakan ijazah palsu menurutnya hal tersebut sudah diproses melalui klarifikasi dengan yang bersangkutan melalui partai politik.
Dari hasil klarifikasi KPU Kabupaten Mesuji selanjutnya mengkaji berkas yang disampaikan oleh parpol dan setelah itu berkordinasi dengan pihak kepolisian dan bawaslu serta menyampaikan hasil kajian tersebut ke bawaslu kabupaten.
Syaiful mengaku sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian itu dari pihak bawaslu/gakkumdu.

“Namun jika sampai dengan tanggal penetapan DCT belum ada keputusan inkrah, maka akan kita tetapkan sebagai DCT pada 20 September nanti, namun KPU tetap menunggu hasilnya,” tuturnya.

Sementara untuk laporan masyarakat tentang Bacaleg mantan napi (EA) secara administrasi yang bersangkutan berkasnya pencalonannya lengkap dan sudah d cek oleh tim verifikator.

Hanya saja ada masyarakat yang memberikan tanggapan bahwa (EA) adalah mantan Narapidana hal tersebut menurutnya berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa ketentuan larangan calon legislatif (caleg) adalah mantan narapidana (napi) bandar narkoba, kejahatan seksual, dan korupsi.

Namun, di luar kasus tersebut, mereka tetap bisa mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Selain itu menurut Peraturan KPU (PKPU 20 tahun 2018 tentang pencalonan, caleg mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual, dan korupsi tidak diperkenankan untuk mendaftarkan diri. Namun, bagi caleg yang pernah berurusan dengan hukum, tetapi di luar tiga kasus yang telah disebutkan di atas, masih tetap bisa mendaftar.

“Diluar itu mereka boleh (mendaftar). tapi harus mengemukakan kepada publik bahwa dia pernah menjalani hukuman tersebut Pembuktiannya ke KPU, yakni melalui surat keterangan yang menerbitkan. Surat itu pun sudah diberikan pada saat pendaftaran.”

“Pembuktian bebas, prinsip formalnya. Di dalam pendaftaran ada surat pernyataan, dia ini pernah nggak (menjalani hukuman). Jadi untuk Saudara (EA) ini tidak ada masalah secara administrasi ke semua berkas berkasnya lengkap enggak ada masalah,” tandas dia. (tim)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi