Published On: Wed, Sep 5th, 2018

Melebihi Syarat Normatif Caleg

Share This
Tags

KoranPemberitaanKorupsi | Garut – Genderang pesta demokrasi 2019 pemilihan anggota dewan mulai di tabuh dan Hingar-bingar pemilihan presiden dan wakil presiden mulai riuh seiring calon yang sudah di munculkan .

Senada hal tersebut partai politik mulai mempersiapkan para calon legislatif, ratusan bahkan ribuan orang bersaing untuk mendapatkan kursi parlemen disemua level atau tingkatan kelembagaan legislatif ( pusat sampai kedaerah ) tak terkecuali kabupaten Garut, ratusan orang bersaing untuk mendapatkan kursi di DPRD kabupaten Garut.Banyak pejabat dan mantan pejabat yang ikut bersaing untuk mendapatkan kursi parlemen.

Mengutip Giden (1984) ; modalitas ternyata dipakai untuk memproduksi beragam kekuasaan modal sosial,politik,ekonomi,dan budaya dikerahkan untuk membentuk kekuasaan dalam wujud yang lain.

Syarat menjadi anggota legislatif bukan saja mengacu pada pasal 240 UU nomor 7 Tahun 2017 syarat tersebut terlampau normatif, diperlukan indikator lain agar seorang caleg benar benar berkualitas,syarat itu ialah praksis moral dan etika yang merupakan syarat penting yang melampaui beberapa syarat normatif lainnya.

Syarat imperatif seorang politikus bisa dinilai sebagai politisi yang cerdas apabila memiliki jangkauan intelegensi question yang sangat luas.Dia bukan seorang politikus yang baik apabila terjadi dekadensi moral pada dirinya sebagai mahluk sosial.

Senada dengan ketentuan diatas,maka terdapat implikasi moral pada peraturan komisi pemilihan umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2018 dalam regulasi tersebut telah dimuat secara implisit asas moral sebagai syarat pencalonan anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota,asas moral tersebut terdapat dalam bagian ketiga persyaratan bakal calon,pasal 7 huruf H yang berbunyi “bukan mantan narapidana,bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi”

Oleh karena itu konsisten si penerapan aturan menjadi keharusan oleh KPU dalam melakukan verifikasi bakal calon yang mendaftar dengan landasan yuridis yang ditetapkan.Kerja sinergis masyarakat,KPUD,dengan Bawaslu sebagai badan Pengawas untuk melaporkan berbagai kejanggalan dalam penetapan calon anggota legislatif menjadi hal urgent.Semua itu bertujuan agar masyarakat dapat memilih dan memiliki anggota legislatif yang sungguh sungguh representatif dan bersih dari delik dan tindakan amoral.

Mengintip salah satu calon legislatif di kabupaten Garut yang mampu melampaui syarat normatif dan mampu memenuhi aspirasi masyarakat kabupaten Garut khususnya wilayah Utara, salahsatunya adalah ISKANDAR,SH. Berasal dari partai Berkarya nomor urut 5.

“Menurut saya Garut ini tidak kekurangan orang yang pintar, tapi kekurangan orang yang lurus”. Ujar kang Is (sapaan akrab Iskandar,SH) saat ditemui di kantor hukumnya di jalan Raksaguna Balubur Hegarsari Kadungora, Garut.

Kontrak politik dengan pendukung tidak ada masalah, selama kontrak tersebut berkutat pada ideologi,garis perjuangan dan integritas dalam tugas, bukan kontrak politik bagi-bagi yang selama ini lazim dilakukan.” Ungkapnya menambahkan.

Kesehariannya sebagai advokat serta selaku kepala Biro Garut media koran pemberitaan Korupsi telah banyak orang terbantu dan berbagai kasus diselesaikan dengan solusi terbaik.serta ke uletan dan kegigihannya dalam wirausaha membuat beliau berada di zona nyaman secara finansial.

Atas dorongan banyak warga khususnya wilayah Utara Kang IS selaku putera daerah merasa terpanggil untuk nyaleg demi Garut yang lebih baik. (James)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi