Published On: Thu, Aug 2nd, 2018

Proyek Siluman Jembatan Dinas PU Gentayangan di Tuba

Share This
Tags

Tulang bawang lampung, KPK – Diduga telah melanggar Perpres dan tidak sesuai dengan semangat Transparansi, pembangunan sejumlah jembatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang (Tuba), yang diketahui Proyek milik Dinas PU Provinsi Lampung, melalui APBD Tahun 2017, dari awal hingga selesai pembangunan tidak memasang papan nama proyek. Padahal pemasangan papan nama proyek, itu merupakan kewajiban.

Kewajiban memasang papan nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

Tidak hanya itu, setiap proyek yang tidak memasang papan nama proyek juga bertentangan dengan semangat Transparansi yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Papan nama tersebut diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek,nomor kontrak,waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

Diduga, pihak PU Provinsi sengaja membiarkan pihak pelaksana tidak memasang papan nama proyek. Sehingga pengerjaan proyek tersebut patut dipertanyakan, karena sudah melanggar amanat Undang-Undang dan Peraturan lainnya.

Terpisah, seperti pengakuan dari salah satu warga yang berdekatan dengan lokasi pembangunan jembatan Jalan Lintas Rawapitu, Kampung Gedung Harapan, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten setempat. Dia mengatakan jika pelaksanaan pembangunan dari awal hingga proyek tersebut selesai dibangun tidak mengetahui milik dinas apa dan berapa anggaran proyek tersebut.

“Kami tidak tau proyek pembangunan jembatan yang ada di kampung kami milik siapa dan menghabiskan anggaran berapa. Sebab sepengetahuan kami, dari awal pembangunan hingga proyek tersebut selesai pihak pemborong tidak memasang papan nama proyek. Jadi kami menilai proyek tersebut tidak transfaran,”ujar narasumber yang minta namanya dirahasiakan.

Ditemui secara terpisah pula sejumlah warga yang berdekatan dengan pembangunan proyek jembatan, Kampung Paduan Rajawali, mengaku tidak mengetahui kepemilikan proyek tersebut. Sebab menurut warga pihak rekanan tidak memasang papan proyek.

“Enggak tau pak itu proyek milik siapa, sebab dulu tidak ada papan proyek, baru kami tau itu proyek milik siapa setelah diresmikan, itupun kami tidak tau berapa anggarannya hingga saat ini,”ujar salah satu narasumber, saat dikonfirmasi pada Senin (30/7/2018).

Berita Sebelumnya:
Pekerjaan sejumlah proyek Jembatan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU), Provinsi Lampung, sejumlah Rp41,9 miliar, yang bersumber dari dana APBD Tahun 2017, diduga kuat berkulitas rendah atau tidak sesuai dengan aturan alias dikorupsi.

Pasalnya berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan kru media Pena berlian Online pembangunan jembatan yang ada disejumlah wilayah diduga kuat pihak rekanan tidak mengerjakan secara teknik yang berlaku dengan cara mengurangi volume serta matrial banguan.

Seperti contoh pengerjaan proyek jembatan yang ada dikabupaten Tulang Bawang, jika dilihat dari pekerjaan awal hingga ahir, pembangunan jembatan yang ada disejumlah kecamatan kabupaten setempat jika dilihat secara fisual oleh mata terlihat pengerjaan peningkatan jalan kualitas daya dukung jalan pada kanan kiri sebelum jembatan dengan sistem menggunakan cor beton rigid menggunakan pembesian full pada muka badan jalan fungsional dengan besi polos diametet 12 mm.

Namun saat proses pengerjaan terlihat jelas kalau sistem pembesiannya cara pengikatan tulangan pokoknya tidak sistem silang X ketulangan bagi dan pembagian jarak penulangan terlihat asal-asalan, serta anyaman besinyapun tidak di taruh di atas lantai kerja sesuai ilmu konstruksi pekerjaan beton.

Selain itu, pemadatan proyek pengerjaan peningkatan jalan kualitas daya dukung jalan jembatan tersebut kurang maksimal, dikhawatirkan dalam waktu tidak lama akan ada pergerakan pada muka jalan amblas pada bahu jalan dan bawah rigid beton disaaat musim penghujan dan disaat menerima beban bergerak seperti truk bermuatan diatas 10 tonase.

Selain itu juga, pihak rekanan saat mengerjakan peningkatan jalan kualitas daya dukung jalan jembatan tidak menggunakan plastic sheet atau lantai kerja, sehingga saat pengecoran jalan sudah bias dipastikan air semen akan langsung terserap tanah.

Terpisah, salah satu pihak pengawas dari rekanan pemborong saat akan dimintai tanggapan terkait masalah tersebut, minta agar kasus ini tidak dipublikasikan.

Seperti kita ketahui pada beberapa waktu lalu, dalam meningkatkan konektivitas pembangunan jembatan Gubenur Lampung, Ridho Ficardho menargetkan kualitas bangunan jembatan harus dikerjakan dengan kulitas maksimal 14 ton dengan usia mencapai 25 tahun.

Pihak Pemprov Lampung juga telah menganggarkan untuk pembangunan jembatan yang ada di kabupaten setempat, senilai Rp1,3 miliar melalui dana APBD dan Rp2,8 miliar pada APBD Perubahan, sehingga totalnya Rp4,1 miliar. Kesembilan jembatan tersebut berkekuatan maksimal 14 ton dengan usia mencapai 25 tahun. (tim)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi