Published On: Tue, Jul 24th, 2018

Sekdis: Soal TPB, Guru Salah Sasaran Komplain Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura

Share This
Tags

Sentani Jayapura, KPK. Menindaklanjuti tuntutan team pengawal aspirasi guru sekabupaten Jayapura yang komplain terhadap Dinas Pendidikan kabupaten Jayapura, yaitu atas Peraturan Bupati ( PERBUP ) bernomor 02 Tahun 2018 yang dilaporkan tidak mengakomodir tenaga pendidik dan pengajar dalam menerima Tunjangan Penghasilan Bersyarat ( TPB ), akhirnya media nasional ini bisa mendapat konfirmasi dan klarifikasi sekretaris dinasnya sendiri, walaupun tak sempat berjumpa langsung dengan kepala dinas Pendidikan setelah kartu tamu yang telah diisi dan disampaikan sekpri kadis tak membuahkan audiensi.

Herald Berhitu, S.Pd. MM dalam keterangannya yang diberikan, menjelaskan kalau perjuangan team sebelas yang dibentuk temporer atau sporadis untuk mempertanyakan TPB yang tidak terakomodir dalam Perbup 02 Tahun 2018, sebenarnya salah sasaran dan salah alamat.

Menurut Herald selaku sekretaris dinas Pendidikan, tuntutan para guru pengawal aspirasi itu terkait TPB, yang lebih tepat dan benar ialah mempertanyakannya langsung ke sekretariat daerah ( Setda ) dan bukan ke dinas. Juga pihak yang perlu ditanyakan, yaitu ke Team Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) kabupaten Jayapura maupun langsung mempertanyakannya sendiri ke bupati.

Ditambahkan Herald pasal disampaikannya sorotan sejumlah team pengawal aspirasi yang merasa ada unsur dugaan kesengajaan dinas untuk tidak mengusulkan TPB itu ke Pemda untuk dapat diperhatikan agar selanjutnya dimuat dalam Perbup, Sekdis yang pernah juga menjadi guru ini mengatakan bahwa bilamana ada permintaan yang disampaikan, barulah dapat dibuat telahan untuk disampaikan terkait TPB tersebut. Namun, yang diminta hanyalah data.

” Tuntutan dan komplain sejumlah guru yang memperjuangkan TPB ini sebenarnya salah alamat dan salah sasaran. Jangan komplain ke dinas!. Yang harus mereka komplain dan pertanyakan itu ke Setda sana. Atau juga ke TAPD. Jangan dinas saja yang selalu disalahkan.

Kalau mereka bilang dinas tidak mengusulkan, mereka salah. Kalau ada permintaan agar kami buat telahan, itu boleh. Mungkin kami bisa buat semacam kajian. Tapi yang diminta ke kami itu hanya data. Yang buat peraturan itukan bukan kami di dinas, tapi di sekretariat daerah. Pengkajiannya yang buat kan TAPD. Kami di dinas bukan Team Anggaran. Mereka tanyakan saja ke Setda, TAPD dan juga langsung ke pak bupati saja. ” Terang Herald.

Lanjut Sekretaris, bukan hanya guru-guru saja yang tidak dibayarkan TPB-nya, namun hal yang sama pun terjadi di Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura. Soal TPB, sekdis menerangkan kalau tenaga fungsional atau guru itu sendiri sudah memiliki beberapa tunjangan yang diterima. Terkait pemberian tunjangan dimaksud, Pemda juga akan melihat dan mengukur dari kemampuan anggaran daerah yang ada.

” Kalau team pengawal aspirasi para guru itu menyalahkan kami di dinas, dasarnya apa?. Guru-guru bilang agar kita usulkan saja TPB untuk dibayarkan, dasarnya apa?. Jadi kita ini serba salah. Perbupnya kan sudah jelas. Secara pribadi saya juga senang kalau Pemda bayarkan TPB, tapi anggarannya dari mana?. Kalau misalnya kita punya PAD besarnya kaya daerah lain ya boleh. Mereka kan masih terima Gaji tiap bulan, Gaji 13, Lauk-Pauk, Setifikasi dan lain sebagainya.

Dan untuk diketahui, kalau dibilang beban kerja para guru ini banyak, kita juga punya beban kerja yang sangat banyak sebenarnya. Kita kadang pulang kantor juga telat dan yang kita tangani ini untuk semua. Kalau guru, dia memang datang pagi sekali untuk mengajar, tapi bila jam pulang sekolah atau muridnya sudah pulang, dia juga pulang. Kalau kita di sini, kadang bisa sampai sore sekali kalau masih ada pekerjaan. Dan urusan yang kami tangani ini banyak.

Guru-guru sebenarnya punya beberapa tunjangan. Untuk membayarkan TPB yang mereka keluhkan, diukur juga dengan kemampuan anggaran daerah. Menurut penjelasan pak Sekda waktu itu, TPB ini merupakan honor-honor kegiatan sesuai Tupoksi yang dibayarkan. Sumber dananya DAU. Kalau ada uang ya dibayar. Kalau tidak ada uang bagaimana?. Lalu kita ini berjalan sesuai perintah yang ada di dalam isi Perbup itu sendiri. Jadi jangan begitu saja salahkan kami di dinas. ” Lagi kata Sekdis kepada koran pemberitaan korupsi.

Tambah Herald tentang tunjangan sertifikasi sewaktu disuguhkan pertanyaan mengenai keluhan sejumlah guru yang dijumpai beberapa waktu lalu, termasuk komplain tegas dari ketua team sebelas pengawal aspirasi guru sekabupaten Jayapura bernama Absalom Numberi, S.Pd, orang kedua dinas pendidikan ini menerangkan bahwa regulasinya jelas dan ada dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2017.

Alasan guru sebagai pekerja profesi sama halnya dengan tenaga kesehatan ( medis/dokter, perawat dan bidan ) yang berhubungan langsung dengan kemanusiaan, sehingga wajib diperhatikan lebih serius kesejahteraannya ; karena aturan itu dibuat sendiri oleh manusia ( sorotan ketua team bersama sejumlah guru yang mengawal aspirasi ). Sekdis menyampaikan bahwa dinas melaksanakan tupoksinya secara profesional dan berdasarkan aturan yang sudah ada.

” Syarat utama kompetensi guru yang profesional itu ada 4 dan sudah jelas ada dalam aturan. Yaitu dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2017, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Kita ini kerja profesional dan tidak bisa melangkah sembarang keluar dari aturan yang sudah ada. Syarat sertifikasi, pertama guru harus S1. Kedua, guru juga harus melalui tahapan Uji Kompetensi Guru atau UKG.

Masing-masing ; 1. Kompetensi Sosial, 2. Pedagogik. 3. Profesional, dan yang ke – 4. Yaitu Kepribadian. Aturannya jelas dan kita tak mungkin berjalan keluar dari aturan. ” Ungkap Herald mencontohkan salah satu kegiatan dalam kaitan dengan kompetensi guru tersebut, seperti yang baru saja dilaksanakan bertempat di SMK 1 Hawai Sentani.

Sementara itu, seusai konfirmasi yang diperoleh awak KPK dari sekretaris dinas pendidikan, media ini langsung mendatangi OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) kabupaten Jayapura. Di dalam ruangan kerja Subhan, Se. MM selaku kepala di instansi itu ( 23/07 ), wartawan pun mendapat sedikit keterangan konfirmasi terkait TPB.

Tegas Subhan selaku bagian dari TAPD di hadapan wartawan, dalam PERMENDAGRI bernomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI nomor 21 Tahun 2011, disebutkan bahwa PNS dapat diberikan tambahan penghasilan, tetapi juga disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

” Aturannya jelas!, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. PNS dapat diberikan tambahan penghasilan, yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah. Kalau kemampuan keuangan daerah kita sama dengan daerah lain yang PAD-nya besar, tidak masalah. Kemudian guru itu sudah ada beberapa tunjangan yang dibiayai dari DAK – APBN. Kalau Gaji tiap bulan, Gaji 13 atau Gaji 14 misalnya, itu memang wajib dibayarkan. Jadi aturannya jelas. Tambahan penghasilan itu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. ” Tegas Subhan.

Dalam isi Permendagri dimaksud, ketika dibuka awak media Permendagri tersebut untuk dilihat bunyi ketentuannya, memang benar pernyataan konfirmasi yang disampaikan kepala BPKAD itu sendiri. Pada pasal 39 berbunyi ; ” Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ” Dan bunyi ayat-ayat selanjutnya hingga ayatnya yang ke-7. Sedangkan dalam ayat 8 sendiri, berbunyi ; ” Kriteria Tambahan Penghasilan Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Daerah. ”

Sekretaris Dinas Pendidikan kabupaten Jayapura dalam harapannya sendiri mewakili atasannya kepala dinas, dia sangat meminta agar para guru yang masih tidak berada di tempat tugasnya supaya kembali mengajar seperti biasa. Herald sangat meyayangkan apabila guru-guru tersebut tidak memperhatikan lebih dahulu kepentingan umum, tetapi urusan pribadi yang terus membuat guru itu bertahan beberapa waktu di Sentani, dan akhirnya tidak pulang kembali ke tempat tugas untuk melihat murid dan siswanya sendiri yang diterlantarkan.

” Harapan saya mewakili kepala dinas, guru-guru ini harus kembali melihat tugasnya. Mereka harus kembali untuk mengajar seperti biasa. Kasihan kan? kalau mereka turun berhari-hari di Sentani dan membiarkan murid dan siswa atau anak didik mereka terlantar.

Disayangkan seperti sekolah-sekolah yang ada di distrik yang jauh di sana. Itu dosa kalau setiap bulan mereka terima gaji tetapi jarang mengajar. Kalau mereka mau perjuangkan aspirasi mereka terkait TPB, yang penting jangan korbankan anak-anak di sekolah mereka. Utamakan dulu kepentingan umum. ” Harap sekdis.

Informasi yang dikantongi wartawan media ini pula ketika berada di instansi teknis itu dari satu dua pegawai yang tak mau menyebutkan namanya menuturkan, dari sejumlah guru yang menyoroti kinerja dinas pendidikan kabupaten Jayapura, memang ada banyak guru yang benar-benar aktif di tempat tugasnya dalam melaksanakan tugas, namun ada sejumlah guru pula yang kadang jarang ada di tempat tugas.

” Tidak usah disebutkan nama-namanya, tapi kami juga punya catatan tersendiri tentang guru yang rajin dan aktif ada di tempat tugasnya untuk mengajar, begitupun guru yang jarang naik serta aktif berada di tempat tugasnya untuk mengajar. Kami juga dapat informasi, ada oknum-oknum guru yang jarang masuk kerja, tapi yang aneh itu absennya selalu bersih terus tanpa ada sakit dan alpa sama sekali.

Ya ini wartawan kalian juga harus bisa menelusurinya. Jangan dinas ini selalu saja yang disoroti kinerjanya. Kalau ada oknum-oknum guru yang juga kurang memperhatikan kewajibannya lalu hanya menuntut haknya, itu juga salah kan?. Harus seimbang.

Kalau guru itu sudah benar-benar setia memperhatikan kewajibannya dalam melaksanakan tugas lalu kemudian menuntut haknya, kami pikir hal itu wajar saja. Cuma terkait TPB yang diperjuangkan, kami ini tidak punya kewenangan untuk menjelaskan hal itu. ” Beber kedua nara sumber.

Sebelumnya, di hari yang sama ketika cru media ini berjumpa dengan ketua team pengawal aspirasi guru di gang atau koridor dinas pendidikan yang menuju instasi Disperindagkop kabupaten Jayapura, Absalom mengatakan kalau teamnya yang dibentuk secara sporadis / temporer untuk mengawal kepentingan para guru sekabupaten Jayapura ( mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP ) sudah dibubarkan. Namun, lagi bilang Absalom sendiri, perjuangan dirinya bersama rekan-rekan seprofesinya masih terus berlanjut.

” Team kami sudah dibubarkan, namun perjuangan kami tetap masih terus berlanjut!. ” Celetusnya tegas. (Jeffry R.W/Michael).

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi