Published On: Sat, Jul 21st, 2018

Wow! DPS Pemilu 2019 DKI Ditemukan Bermasalah

Share This
Tags

KoranPemberitaanKorupsi.com | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik menemukan masalah pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 di Jakarta. Data NIK dan KK ditemukan invalid sebanyak 1.243.896 dan data ganda 27.178 pemilih.

Taufik menyebutkan, temuan tersebut harus segera diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Pihaknya akan segera menyerahkan temuan tersebut ke KPU DKI, Bawaslu DKI, dan Disdukcapil DKI.

“Nanti Sabtu (21/7), kami akan antarkan,” terang Taufik di Jakarta, Kamis (19/7/18).

Atas temuannya tersebut, KPU DKI diminta segera melakukan perbaikan data invalid. Dukcapil DKI, KPU DKI, dan Bawaslu DKI mesti koordinasi untuk merapikan data Pemilih.

Ditegaskannya, temuan tersebut merupakan awal sisiran tim Gerindra di ibu kota. Data itu ditemukan atas salinan DPS bentuk naskah asli elektronik (soft copy).

Kemudian, dengan format excel dari sistem data pemilih (Sidalih) yang diberikan secara resmi oleh KPU DKI, kepada partai politik.

“Salinan DPS yang diberikan tidak menampilkan informasi NIK dan NKK pemilih secara utuh. Ini ada niat mau curang,” jelas Wakil Ketua DPRD DKI itu.

Niat curang tersebut, sambung Taufik, mengakibatkan amburadulnya data pemilih dalam DCS. Menurutnya, saat ini belum masuk ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga masih ada waktu perbaikan.

“NIK dan KK identitas yang tak terpisahkan. Ini juga, ada banyak NIK yang tak bisa dibuka,” ujarnya.

Taufik menyayangkan, problem ini tak kunjung selesai setiap kali pesta demokrasi. Oleh karenanya Dukcapil DKI, KPU DKI, dan Bawaslu DKI mesti koordinasi untuk merapikan data Pemilih.

Dirinya juga mempertanyakan, NIK dan NKK empat angka terakhir tak bisa dibuka. KPU beralasan, itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih.

“Saya mengajak, bersama-sama bersihkan data pemilu. Kami, ingin data pemilih bersih,” Taufik menegaskan.

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi