Published On: Fri, Jul 20th, 2018

Tak Terima TPB 2018, Guru Komplain Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura

Share This
Tags

Sentani Jayapura, KPK – Lahirnya Peraturan Bupati ( PERBUP ) nomor 2 Tahun 2018, rupanya tak diterima guru se-kabupaten Jayapura. Baik di tingkat PAUD hingga SLTA ( SMP ). Peraturan Bupati yang resmi diundangkan pada tanggal 15 Januari 2018 yang pada BAB IV Pasal 2 huruf C berbunyi ” Tenaga Guru PNS hanya menerima Tunjangan Lauk Pauk, ” sangat dikeluhkan guru-guru yang tergabung dalam wadah Persatuan Guru Repoblik Indonesia ( PGRI ) se-kabupaten Jayapura.

Kamis 12 Juli 2018 di kantor bupati Jayapura yang berada di Gunung Merah Sentani, wartawan kabardaerah.com ditemui sejumlah guru yang tergabung dalam team sebelas yang dibentuk dan bertugas dalam rangka memperjuangkan aspirasi guru di bumi Kenambai Umbai. Melalui ketuanya Absalom Numberi, S.Pd, pria yang juga menjabat ketua PGRI di Distrik Yabsi dan juga menjabat Kordinator bidang Informasi dan Komunikasi di PGRI induk kabupaten dan sekaligus menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri Inpres SP 2 Lereh Yabsi ini, mengemukakan maksud dan tujuan teamnya datang di kantor bupati.

” Kami datang di kantor bupati ini, saya selaku ketua team pengawal aspirasi para guru yang ada di kabupaten Jayapura, baik dari PAUD, TK/SD sampai SMP, kami hendak mempertanyakan Peraturan Bupati nomor 2 Tahun 2018, yang sama sekali tidak mengakomodir guru dalam menerima Tunjangan Penghasilan Bersyarat atau TPB.

Dialog yang kami lakukan dengan ketua DPRD kabupaten Jayapura di ruangan Bamus, waktu itu ada kepala dinas Pendidikan, sekretaris dinas dan juga pejabat dari Ortal. Ketua DPR sudah memerintahkan kepala dinas untuk harus membayar semua hak yang melekat kepada guru sekabupaten Jayapura. Yaitu TPB secara khusus.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, disebutkan guru adalah Profesi. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, guru juga adalah ASN. Tapi di Peraturan Bupati kemarin, kami tidak mendapat TPB. Itu kami pertanyakan. Inikan bagian yang berganti dari TKD menyangkut kinerja, namun yang kami dapatkan hanya Lauk Pauk. Kami pertanyakan Perbup itu. Kenapa?. Apakah kami bukan bagian dari ASN?.

Ya DPRD sudah mengakomodir. Dan Ortal saat pertemuan di DPRD, menjawab bahwa mereka hanya menunggu surat usul dari Dinas Pendidikan. Berarti selama ini dinas tidak mengusulkan. Jadi 2 instansi yang tidak dapat TPB, lebih awal Dinas Kesehatan. Tapi setelah datang ketemu DPRD, mereka dijawab dan menunggu diproses, tapi dinas pendidikan terutama guru-guru, kami masih menunggu sampai saat ini.

Kami sudah ajukan surat audiensi kami dengan pak bupati secara prosedur ke bagian umum, dan masih menunggu. Bupati kan selaku pembina Aparatur Daerah dan selaku Pembina Politik di daerah kabupaten Jayapura ini. Jadi, wajar kan? kami ketemu dengan bapak kami bupati untuk kami coba tanya apa yang menjadi landasan pokok dari Perbup itu. Mengapa kami tidak dapat?. Sudah dijawab itu di DPRD dan sekarang tinggal didorong saja itu. ” Jelas Absalom.

Masih dalam penjelasan wawancara yang cukup alot dengan ketua team sebelas pengawal aspirasi para guru Kenambai Umbai ini, teamnya sudah sepakat akan melakukan aksi pemogokan aktifitas Proses Belajar-Mengajar ( PBM ) di kabupaten Jayapura, bilamana harapan para guru tidak dijawab oleh pemkab Jayapura itu sendiri.

” Kalau sampai hari jumat tidak ada jawaban, maka hari senin minggu depan tak akan ada aktifitas sekolah. Mewakili semua guru yang ada, kami hanya menunggu sampai hari jumat. Baik Guru PAUD, TK, SD dan SMP. Kami sudah siap sekali. Dan karena PGRI bertugas sebagai wadah profesi, dia harus mampu berdiri menyampaikan seluruh hak-hak para gurunya. Di sana-sini tidak boleh ada sudut pandang yang salah, karena guru mempunyai hak yang sama di negara ini. Terkait hal ini, kami juga sudah berkoordinasi dengan ketua PGRI.

Kemarin ketua PGRI sendiri bicara kepada saya, kita tunggu sampai satu minggu ini setelah pertemuan dengan DPRD. Pemerintah harus jawab, serta Dinas Pendidikan pulalah yang harus bertanggung jawab penuh atas TPB kami yang dihilangkan. Terkait perjuangan aspirasi ini, kami sudah berkoordinasi dengan ketua PGRI kami. Ketua PGRI kami sangat bijaksana. Ya karena ini hak. Guru-guru harus diberikan tunjangan. ” Tukas ketua team.

Absalom bahkan melanjutkan komentarnya di hadapan wartawan, dirinya juga menyesalkan sikap dinas pendidikan yang dirasa kurang serius melihat nasib tenaga pengajar dan pendidiknya sendiri. Sampai saat ini kata Numberi, dirinya bersama sejumlah guru ada yang bahkan mendekati masa pensiun namun belum juga memperoleh sertifikasi.

” Terus terang saya dan kami semua ini sangat menyayangkan sikap dinas pendidikan yang kami rasa kurang memperhatikan nasib para guru di kabupaten Jayapura. Saya sendiri yang sudah senior sekali dan tinggal delapan tahun lagi pensiun, tapi sampai sekarang belum sertifikasi. Ada guru-guru yang juga sudah sangat senior bahkan tinggal dua tiga empat tahun lagi akan pensiun, tapi sampai sekarang juga belum mendapat sertifikasi. Ini ada apa?. Kan kasihan sebenarnya.

Memang ada syaratnya untuk sertifikasi, seperti uji kompetensi dan lain sebagainya, tapi kan juga harus dilihat dari sosok seorang guru itu. Ini pekerjaan kemanusiaan yang harus dilihat. Seperti itu harus diberikan haknya. Dia adalah Aparatur Sipil Negara. Tunjangan inikan didorong oleh PGRI Nasional dan disetujui oleh negara. Dalam lembaran negara, dia wajib menerima hak. Tapi kenyataannya, banyak guru yang sertifikasinya sampai hari ini belum ada. Kami tanya, disampaikan harus ada uji kompetensi. Kami tanya ; mengapa dan mengapa?. Dia harus lulus materi-materi yang ada dulu. Nah, menurut pandangan saya, sebenarnya guru itu sedang dipersulit.

Sebenarnya aturan ini dibuat oleh siapa?. Manusia kan?. Dari sisi itu yang harus kita lihat. Kesehatan dan Guru itu pekerjaan kemanusiaan yang harus dilihat dari kacamata yang benar menurut saya. Terkait ini, kemarin sudah ada disposisi pak Sekda ke Sekretaris Dinas pak Herald Berhitu. ” Tutur lelaki asal Kepulauan Yapen yang sudah memiki sejumlah karya pengabdian di dunia pendidikan yang ada di kabupaten Jayapura.

Tambah ketua team disungguhkan teman-teman guru seperjuangannya, Absalom sangat mempertanyakan sikap Dinas Pendidikan yang dirasa tidak terlebih dahulu melakukan pengkajian secara matang dan baik, sebelum Peraturan Bupati kabupaten Jayapura itu lahir.

” Sebelum Perbup ini keluar, team kajinya kan sudah harus ada. Secara logikanya begitu. Aturannya begitu. Terjadi kemarin ketika kami tanya Ortal, Ortal jawab menunggu surat pengusulan dari Dinas Pendidikan, secara aturan saya melihatnya mereka tidak serius. Mereka di Dinas tidak memandang ini secara bijak dan tidak mengakomodir. Dinas melalui Bidang Teknis mereka sudah harus tahu. Kami juga sudah menyurat ke ketua PGRI Provinsi dan sudah menyurat juga via email ke PGRI pusat.

Saya sendiri selaku ketua team sebelas, wakil ketua saya saudara Gerson J. Aronggear, S.Pd, Sekretaris I saudara Silwanus Runabari, S.Pd. M.Pd, kepala sekolah SMP 1 Atap Sinar Mas Lereh, dan Sekretaris II saudara Jimmy Fitowin guru SMP 1 Atap di Tarfia distrik Demta. Juga anggota kami, ada saudara Wompere yang juga guru di Demta, saudara Yohanes Rumkabu, saudara Neles Daundi, ada sudara Lukas Wakum, saudara Ishak Pararem, saudara Korneles Aideme dan teman-teman kerja yang lain yang juga ikut mendukung dan mendampingi kami.

Harapan kami, semoga pemerintah daerah melihat hal ini sebagai permasalahan yang penting. Sebab ini berpengaruh pada tingkat ekonomi, tapi juga berpengaruh pada proses belajar mengajar. Kiranya pemerintah daerah segera mengambil langkah, terlebih khusus lagi Dinas Pendidikan. Sebelum terjadi deadlock pemogokan yang sudah kami putuskan nanti. ” Beber ketua team panjang lebar kepada media ini.

Di hari yang sama pasca wawancara yang dilakukan, wartawan bersama team pengawal aspirasi bersama-sama berjumpa dengan Assisten III yang membidangi Administrasi Umum. Di ruang kerja Assisten bernama Marthinus Demetouw yang bergelar doktor ini, sejumlah hal yang dikeluhkan selain TPB seperti halnya Tunjangan Khusus, Konflik dan 3T ( Terdepan Terluar dan Tertinggal ) yang dikeluhkan kurang mendapat perhatian serius pemkab, baik mencakup akses pendukung ; Jalan, Listrik, akses Komunikasi, akhirnya juga diungkapkan. Menanggapi TPB dan hal lainnya yang diutarakan, assisten pun mencoba menjawab aspirasi para guru tersebut.

” Ya jadi memang TPP dan TPB ini harus diberlakukan tahun ini. Memang ini ada beberapa orang yang masuk di dalam team, baik dari Ortal, kemudian dari Keuangan, dari Infokom, mereka dari beberapa perangkat ini yang melakukan study lalu mereka kembali, dengan mempertimbangkan hal-hal tadi. Mereka setelah menghitung beban pembiayaan yang ada di kabupaten Jayapura, sepertinya dana itu tidak mencukupi semua guru yang ada di kabupaten Jayapura.

Tapi dalam aturan yang tadi bapak-bapak keluhkan itu, diberlakukan uang Apel Pagi, dan Uang Lauk Pauk. Itu dibuktikan dengan Absen Manual dan Absen Digital, ketika dia masuk dan apel jam 8 dan bekerja sampai jam 3 sore. Data itu nanti diverifikasi di Ortal baru setelah itu diusulkan ke Keuangan untuk dibayarkan.

Namanya sebuah kebijakan yang dirumuskan itu kalau mau dibuat, memang harusnya dikaji dulu. Apakah akan ada sebab akibat ataukah tidak?. Yaitu dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan yang dibuat. Juga menyangkut Tunjangan Daerah 3T itu, kepala distrik juga yang harus punya peran di situ untuk mengusulkan siapa-siapa saja yang ada aktif di wilayahnya untuk diusulkan ke dinas. Tapi saya juga cuma bawahan. Bilamana pak bupati sudah tiba, saya akan segera menyampaikan hal ini ke bupati. ” Ujar Assisten meyakinkan team guru.

Setelah pertemuan dengan Assisten III, cru media melanjutkan rencana tatap muka dengan kepala Dinas Pendidikan dan Sekretarisnya. Setelah didatangi kantor Dinas Pendidikan, beberapa staf dinas yang ditanyai keberadaan kepala dinas dan sekretarisnya memberitahukan kalau kepala dinasnya sedang keluar daerah, dan sekretaris dinasnya pun sedang mengikuti seleksi jabatan. ( * Michael/Fernando/JRW * )

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi