Published On: Fri, Mar 30th, 2018

Alexis Ditutup, LBH Antara 56 Acungkan Jempol

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menuai pujian sebagian kalangan masyarakat Jakarta. Kebijakan tersebut yaitu secara tegas mencabut izin usaha atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Alexis.

Hal ini merupakan peringatan keras bagi pengusaha tempat hiburan malam lainnya yang berada di Jakarta agar jangan pernah mencoba melanggar aturan dan hukum yang telah ditetapkan. Dan jika berani melanggar, maka sanksi tegas penutupan dan penyegelan tempat usaha akan diberlakukan.

“Masyarakat dapat melihat, kebijakan Anies-Sandi tidak ada yang abu-abu dan tidak tebang pilih. Pilihannya hanya satu, ikuti dan taati aturan dan hukum, maka usaha Anda bisa terus beroperasi. Tetapi jika sekali saja melanggar, usaha Anda akan ditutup. Jadi, silakan saja berbisnis tapi harus sesuai aturan,” terang Ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56 (LBH Antara 56) Rosidi Roslan saat ditemui di bilangan Cikini (29/3).

Rosidi juga mengacungkan jemppol terhadap terobosan yang dilakukan Anies Baswedan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018 terkait izin usaha pariwisata di Ibu Kota. Aturan dalam Pergub ini adalah, izin usaha yang dikeluarkan hanya ada satu meski di dalamnya terdapat banyak unit usaha. Artinya Jika di satu lokasi ada beberapa unit usaha pariwisata, tetapi manajemennya sama, izin TDUP cukup satu.

Amanat Pergub ini, lanjut Rosidi, semua unit usaha dalam satu izin akan terkena imbas jika ditemukan pelanggaran di salah satu unit usahanya. Ketentuan baru ini, tambah Rosidi, sangat tepat karena selama ini yang kena sanksi hanya unit usaha yang melanggar saja, sementara unit usaha lain aman-aman saja padahal pemiliknya orang yang sama.

“Saya yakin, sanksi Pergub ini akan membuat efek jera bagi pengusaha tempat hiburan yang nakal,” tutur Rosidi yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Bung Karno.

Dengan Pergub ini, harapannya selain pengawasan oleh Pemda lebih mudah dan kemudahan urusan perizinan serta kepastian usaha tercipta. Sehingga para pengusaha tempat hiburan malam lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya dan berpikir dua kali jika melanggar.

“Saya rasa Pergub seperti ini patut diadopsi kepala daerah lain,” kata Rosidi yang juga aktif sebagai pengurus bidang kesehatan dan lingkungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang).

Terlebih, cara Anies-Sandi menertibkan tempat hiburan malam ‘nakal’ patut ditiru oleh kepala daerah lain di Indonesia. Walau penegakkan hukummnya sangat tegas dan tanpa kompromi, tetapi dalam prosesnya begitu elegan serta tidak menimbulkan kegaduhan sama sekali.

“Tanpa mengirim pasukan dalam jumlah banyak bahkan hanya dengan secarik kertas, ‘keangkuhan’ hotel yang dulu bagai tidak tersentuh hukum ini, runtuh. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketegasan pemimpin itu bukan volume suaranya tetapi dengan perbuatan nyata yang menegakkan aturan dan memberikan kepastian hukum,” tutup Rosidi.

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi