Published On: Mon, Feb 12th, 2018

Sri Widodo Dilantik Jadi Bupati Lampura

Lampung Utara, KPK-Sesaat sebelum pelaksanaan serah terima SK Plt Bupati Lampung Utara (Lampura) dari Gubernur Lampung, atas nama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia kepada Wakil Bupati Lampura, dr H Sri Widodo, menegaskan berkomitmen penuh pada arah kebijakan pembangunan dan sistem birokrasi serta tatakelola pemerintahan yang telah ditetapkan.

Diketahui, Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara memasuki masa cuti guna mengikuti pentas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 Juni 2018 mendatang.

Dikatakan Dr H Sri Widodo, sistem birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang telah diselenggarakan selama ini akan lebih ditingkatkan dengan mengedepankan pada pelayanan publik yang terukur, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lampura, tentunya arah kebijakan yang akan diambil pun terbilang bukanlah hal yang sederhana. Apalagi Kab. Lampura saat ini mengalami beragam persoalan, baik itu terkait kinerja ASN yang akhir-akhir ini mengalami penurunan etos kerja. Belum lagi persoalan keuangan derah Kabupaten Lampung Utara yang membutuhkan terobosan serta kemampuan manajerial yang terstruktur. Banyak hal yang tidak sederhana untuk diselesaikan. Namun, dalam waktu yang singkat ini, saya akan mencari solusi terbaik dengan melibatkan seluruh stakeholder sebagai mitra Pemkab Lampura untuk menata dan memperbaikinya,” tutur dr Sri Widodo, saat diwawancarai, Senin, (12/02/2018), di ruang lobby Hotel Grande Bandarlampung.

Ditegaskan Dr H Sri Widodo, yang juga memiliki disiplin ilmu kedokteran spesialisasi penyakit dalam ini, titik tekan pemerintahannya kelak adalah pelayanan publik yang prima, cepat, akurat, dan tersistematis.

Dengan latar belakang ilmu dan pengalaman di dunia kedokteran, dr H Sri Widodo menegaskan beragam realitas yang terjadi di Lampung Utara harus didiagnosa dengan cermat sebelum mengambil keputusan strategis sebagai rujukan kebijakan.

“Pemerintah harus mengedepankan kepentingan publik dengan dasar administrasi keuangan daerah serta tatakelola birokrasi pemerintahan yang terintegrasi. Artinya, kepentingan masyakat harus menyatu dengan sistem pemerintahan yang transparan, sistematis, cepat, akurat, dan akuntabel,” paparnya.

Dalam hal jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Dr H Sri Widodo mengimbau agar seluruh tatanan masyarakat menjaga kondusifitas wilayah serta keamanan lingkungan yang terpatri dalam hati nurani seluruh masyarakat Lampung Utara.

“Keputusan kita guna memilih kepala daerah Lampung Utara harus terlahir dan tumbuh dari hati nurani. Hindari segala potensi konflik yang dapat merusak nilai persaudaraan. Pembangunan di Lampung Utara segala sektor tidak akan berhasil jika kita tidak bergotong-royong, tidak rukun, dan tercerai-berai,” himbau Sri Widodo.

Diharapkannya, dalam proses pra-pelaksanaan maupun pasca-Pilkada Lampura 2018 mendatang, ASN harus menunjukkan sikap netralitas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak berpihak dan terlibat aktif dalam hal langkah politik pemenangan pasangan calon (paslon) tertentu.

“Seluruh perangkat pemerintahan harus bersikap profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna melaksanakan pelayanan publik semaksimal mungkin. Banyak hal yang akan kita benahi serta tata ulang secara bersama,” pungkasnya. (Hamsah)

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi