Published On: Sun, Feb 11th, 2018

Benarkah Penyelesaian Honorer Tak Pernah Berujung?

Sebagai sebuah lembaga yang bergerak dibidang bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56 (LBH Antara 56) juga menyoroti masalah pekerja berstatus honorer. Memang ada apa ya dengan pekerja honorer di Indonesia?

Pertanyaan itu terbersit ketika membaca pernyataan MenPAN-RB di beberapa media, bahwa honorer yang berusia di bawah 35 tahun bisa diangkat menjadi PNS sedangkan bagi honorer yang berusia di atas 35 tahun akan diarahkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Dewan Penasehat LBH Antara 56 Emboy Yunawan ketika ditanya mengenai pekerja honorer mengatakan bahwa upaya penyelesaian honorer seakan tak pernah berujung. “Saya sangat mengapresiasi seandainya Pemerintah sebagai regulator kebijakan juga menerapkan satu pola yang tidak bertentangan dengan aspek hukum dan moral. Apalagi berdasar kepada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang justru tidak satu pasalpun yang menyiratkan adanya pembatasan usia bagi tenaga honorer untuk menjadi PNS,” ujar Emboy

Lebih jauh, Emboy yang akrab disapa dengan nama Abah Gibran menuturkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2017 dianggapnya masih prematur. “Ya, PP tersebut memang prematur karena tidak mengakomodir semua yang tertuang dalam Undang-Undang tentang ASN,” ucapnya.

Menurutnya, terlalu mudah ditebak kemana arah PP tersebut ditujukan ketika kita hubungkan dengan gencarnya tuntutan para honorer untuk menyegerakan revisi UU ASN.

Abah mempertanyakan, apakah dengan PP tersebut pemerintah tengah mengisyaratkan penolakan terhadap keinginan para honorer yang faktanya banyak yang telah berumur di atas 40 tahun atau memang menjadi proyek cuci tangan atas pembiaran terhadap keberadaan honorer yang dilakukan Pemerintah sebelumnya?

Apapun hasilnya nanti, Abah berharap mudah-mudahan pemerintah Jokowi tidak sedang melanggar salah satu Hak ekososbud yakni hak kerja, yang telah dijamin dalam Konvenan Internasional dan telah menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Sebab kalau itu terjadi, tambah Abah, jelas katup gugat negara telah terbuka dan PP Nomor 11 Tahun 2017 Paragraf 3, Pasal 241 akan menjadi bumerang.

Semoga saja peraturan di negeri ini ke depannya berpihak pada pekerja honorer…

About the Author

Harian Nasional Koran Pemberitaan Korupsi